Masyarakat Tidak Siap E-Voting

MAKASSAR, FAJAR--Usul pemberlakuan electronic voting (e-voting) pada pelaksanaan pemilukada Sinjai dan Bantaeng April mendatang mengundang keraguan. Salah satunya karena masyarakat pemilih diperkirakan belum siap dengan sistem baru pemungutan suara ini.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengusulkan pemberlakuan e-voting untuk pemilukada Sinjai dan Bantaeng, dimana regulasi untuk penerapan e-voting dalam pemilukada itu saat ini tengah dibahas di DPR RI. Dengan begitu, pada pemilukada Bantaeng dan Sinjai Kemendagri berharap sistem ini sudah bisa diterapkan.
Pengamat Politik UNM, Akhyar Anwar menilai bahwa wacana penerapan e-voting pada pemilukada Sinjai dan Bantaeng belum tepat. Dia khawatir kesiapan masyarakat dengan sistem baru itu akan membuat proses pemilukada di dua daerah itu menuai masalah. Dia menyebut, untuk menerapkan sistem baru dalam sistem pemilukada membutuhkan waktu agar tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Belum lagi perangkat yang akan digunakan dalam e-voting tersebut juga dikhawatirkan terkendala.
Apalagi kata dia, masyarakat di pedesaan bisa saja tidak bisa memahami dengan baik pola pemungutan suara sistem elektronik tersebut. Kendati, pemanfaatan teknologi di tengah masyarakat termasuk Sulsel saat ini sudah cukup tinggi, namun hl ini belum bisa menjamin e-voting diterapkan di Sinjai dan Bantaeng. Apalagi, mainset masyarakat Sulsel terkait pemilu selalu adalah mencoblos.
"Saya kira penerapan e-voting ini butuh sosialisasi di masyarakat secara berkala. Paling tidak, perlu ada uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat jika sistem itu diterapkan. Kalau dari segi penyelenggara mungkin tidak masalah," kata Akhyar.
  Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari terpisah mengakui kalau penerapan e-voting di Sinjai dan Bantaeng sepertinya cukup berat mengingat pelaksanaannya sudah dekat. Apalagi anggaran pemilukada di daerah ini sudah dipastikan tidak mengakomodir pengadaan peralatan yang dibutuhkan.
KPU Sulsel juga sependapat dengan asumsi pengamat kalau penerapan e-voting dalam pemilukada membutuhkan sosialisasi di masyarakat bahkan dengan penyelenggara sendiri. Kalau untuk tingkat KPU, e-voting tidak terlalu sulit dipahami, namun kekhawatirannya ada pada tingkat penyelenggara di bawah yakni KPPS.
"Tapi kalau menurut KPU, e-voting ini bisa melahirkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilukada. Jadi kalau sepanjang diakomodir undang-undang itu tidak ada masalah. Masalahnya kalau Sinjai dan Bantaeng sangat sulit karena regulasinya juga belum," kata Ziaur Rahman. (hamsah umar)    

Penyelenggara Jadi Sasaran Kritik

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran penyelenggara pilgub Sulsel terus menjadi sasaran kritik di pilgub Sulsel, utamanya dari tim cagub yang merasa dirugikan. Kritik terhadap KPU, Panwaslu bahkan kepolisian juga tersaji dalam diskusi Pilgub Damai dan Demokratis kemarin.
Diskusi yang terselenggara atas kerja sama KoMit Damai, Polda Sulsel, Forum Dosen, dan PWI Sulsel digelar di Wisma Kalla Makassar. Sejumlah tokoh utamanya dari kalangan akademisi (forum) doses seperti Adi Suryadi Culla, Akhyar Anwar, Firdaus Muhammad, Darwis, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Endi Sutendi dan sejumlah pihak lainnya.
Terhadap KPU Sulsel kritikan terkait banyaknya pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, serta sikap KPU yang membocorkan hasil real count yang dilakukan di semua kabupaten. Sedang untuk panwaslu Sulsel, mereka disorot karena tidak tegas menindak dugaan pelanggaran pilgub termasuk sejumlah bupati yang terang-terangan memobilisasi PNS untuk mendukung calon tertentu.
Begitu juga dengan kepolisian selaku petugas keamanan yang mengawal pilgub Sulsel. Polisi juga tidak lepas dari sorotan karena dianggap kurang tegas memproses pelanggaran pidana pilgub Sulsel, termasuk dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Wajo. Situasi seperti ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh terulang pada pemilukada selanjutnya.
Juru Bicara Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Akbar Enra mengatakan keinginan masyarakat Sulsel untuk mewujudkan pemilukada damai dan demokratis juga jadi bagian dari keinginan Ilham-Aziz. "Masalahnya KPU belum melakukan penetapan sudah offside, dengan membeberkan hasil real countnya," kata Akbar.
Adapun juru bicara Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) lebih banyak menyorot kinerja panwaslu dan kepolisian. Dia minta kasus kecurangan dan pelanggaran baik administrasi dan pidana di pilgub Sulsel harus tetap dituntaskan, bukan berhenti di penetapan cagub saja.
"Karena ini semua saya kira jadi pekerjaan rumah. Substansinya bukan pada penetapan cagub terpilih kemudian berhenti di situ, tapi apakah panwaslu dan kepolisian tegas dalam menegakkan aturan atau tidak. Kalau itu terjadi maka persoalan ini akan terus berulang, yang imbasnya juga pada proses demokrasi," kata Nasrullah.
Adapun tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menegaskan bahwa pasangan ini paling berkepentingan mewujudkan pilgub damai dan demokratis. "Kenapa karena Sayang dalam posisi petahana yang saat ini juga menjabat gubernur. Komitmen kami dalam pilgub damai bisa dilihat misalnya saat pendaftaran kita siap mengalah dan memajukan pendaftaran," kata Sugeng Mappanyompa.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan pilgub damai dan demokratis menjadi harapan bersama masyarakat Sulsel sehingga ini sangat penting diwujudkan. "Kalau soal real count, kami tidak pernah mempublis itu," kata Jayadi.
Kabid Humas Polda Sulsel, Endi Sutendi menyatakan mewujudkan pilgub yang aman dibutuhkan partisipasi seluruh potensi dan elemen masyarakat Sulsel. Termasuk kata dia perlunya peran aktif masyarakat untuk menciptakan kedamaian saat penetapan cagub yang akan digelar besok. (hamsah umar)

Aroma Pilgub Kental di Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--Aroma pilgub di pemilukada Sinjai dipastikan masih akan terasa. Rivalitas tiga cagub diperkirakan paling kental dibanding pemilukada lainnya di Sulsel.
Selain rentang waktu antara pilgub dengan pemilukada Sinjai tidak terlalu jauh, pengaruh tiga cagub yang bertarung di pilgub Sulsel dipastikan terasa, mengingat Golkar dan Demokrat sama-sama mengusung kader terbaiknya di pemilukada Sinjai.
Asumsi ini sehingga aroma persaingan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) akan tetap terasa.
Di Sinjai, Golkar mengusung pasangan Andi Mahyanto Massarappi-Andi Massalinri Latief, sedang Demokrat mengusung ketuanya, Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar. Pada pemilukada Sinjai lalu, Sabirin adalah penantang kuat Andi Rudiyanto Asapa.
Adapun Rudiyanto, pengaruhnya juga dipastikan akan memberikan sumbangsih positif terhadap calon yang didukung. Di pemilukada Sinjai, Gerindra yang berkoalisi PPRN, dan PAN mengusung Andi Seto Gradista Asapa-Andi Mukhtar Mappatoba. Dengan demikian, pertarungan antarkandidat yang diusung Golkar, Demokrat, dan Gerindra tidak bisa lepas dari pengaruh rivalitas tiga cagub Sulsel.
"Pertarungan di Sinjai utamanya dari calon yang diusung Golkar, Demokrat, dan Gerindra tentunya akan dipengaruhi rivalitas tiga pimpinan partai yang maju di pilgub ini," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad, Senin, 28 Januari.
Kendati, Firdaus tetap tidak menafikan bahwa faktor figur juga sangat menentukan karena partai pengusung juga kadang tidak menjanjikan. "Adapun faktor Rudiyanto akan sangat berpengaruh terhadap calon yang akan didukung untuk mendulang suara di Sinjai," tambah Firdaus.
  Kendati, peluang tetap menjanjikan bagi kader yang diusung Golkar mengingat partai ini cukup mengakar di masyarakat, sepanjang figur yang diusung partai berlambang pohon rimbun ini bulat mendukung calon yang diusung. Yang terpenting, tidak mengulang kesalahan di pilwalkot Palopo. "Jadi faktor yang didukung SYL juga memiliki peluang," tandasnya.
Kalau Golkar dan Gerindra punya peluang solid mendukung calon yang diusungnya, tidak demikian dengan Demokrat. Setidaknya ada dua kader partai berlambang Mercy ini yang coba peruntungan di Sinjai. Keduanya adalah Ketua DPC Demokrat Sinjai, Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar, serta Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Andi Irwan Patawari-Andi Takdir Hasyim. Irwan memilih bertarung melalui koalisi Hanura, PBB, dan Kedaulatan.
Kendati, Demokrat Sulsel tetap yakin kader Demokrat Sinjai tetap solid mendukung calon yang resmi diusung partai. "Saya kira tidak berpengaruh pada kerja-kerja pemenangan Demokrat di Sinjai. Pak Sabirin Yahya dan pasangannya saya kira sudah sangat siap memenangkan pertarungan," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah. (hamsah umar)
   

Rekap Minus Pangkep-Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--KPU Pangkep dan Sinjai paling telat menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara pilgub Sulsel. Rekap di dua kabupaten ini baru akan dilakukan, Selasa, 29 Januari.
Kedua daerah ini telat melakukan perhitungan karena memiliki alasan berbeda. Pangkep misalnya baru dijadwalkan hari ini karena hasil rekapitulasi tingkat PPK dari Kecamatan Liukkang Kalmas dan Liukkang Tanggayya masih dalam perjalanan, sedang Sinjai karena komisioner mereka masih berada di Jakarta, dalam rangka virifikasi dukungan ganda parpol pengusung di pemilukada Sinjai.
"Jadi Pangkep dan Sinjai baru menjadwalkan rekap besok mengingat masih ada kendala. Pangkep misalnya masih menunggu pengiriman hasil rekap tingkat kecamatan dari pulau terluar, sedang Sinjai karena tiga komisionernya masih berada di Jakarta, sehingga ini yang sementara mereka tunggu," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 28 Januari.
Kendati rekap PPK dari dua kecamatan terluar di Pangkep masih dalam perjalanan, Jayadi optimis daerah ini bisa melakukan rekap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apalagi jadwal rekap tingkat KPU sudah berakhir hingga hari ini sehingga seluruh tahapan di kabupaten harus tuntas.
Hingga sore kemarin, setidaknya sudah ada delapan kabupaten/kota yang telah membawa kotak suara hasil rekap di KPU. Daerah itu seperti Maros, Takalar, Soppeng, Pinrang, Parepare, Sidrap, Barru, dan Gowa. Beberapa daerah lain masih dalam perjalanan.
Sebagaimana telah diagendakan KPU Sulsel, rekap dan penetapan cagub terpilih pilgub Sulsel akan digelar pada Kamis, 31 Januari, yang berlangsung di Hotel Singgasana Makassar. Rekap ini akan dihadiri seluruh anggota KPU se-Sulsel, sekretaris KPU, serta operator, serta seluruh anggota panwaslu se-Sulsel. Undangan lain yakni dua orang saksi masing-masing pasangan calon, serta unsur muspida di Sulsel.
Proses rekap di tingkat KPU sendiri memakan waktu lama, karena ternyata masih ada sejumlah kotak suara yang harus dihitung ulang. Itu karena desakan tim calon kepada PPS dan PPK untuk membuka dan menghitung ulang kotak suara yang banyak batal tidak digubris. Salah satunya terjadi di Makassar.
Rekap KPU Makassar yang berlangsung di gedung PKK Makassar bahkan harus berlangsung hingga malam hari. Itu karena sebanyak 24 kotak suara dari Kecamatan Tamalanrea harus dihitung ulang. Hitung ulang ini dilakukan atas persetujuan saksi pasangan calon serta rekomendasi panwaslu Makassar.
"Dari 24 kotak suara yang dihitung ulang ini, ada sekitar 1.000 lebih surat suara yang dibatalkan. Awalnya, kota suara yang banyak suaranya batal ini tidak dibuka di PPK karena tidak ada protes juga, tapi setelah rekap di tingkat KPU ada desakan dan direkomendasi panwaslu," kata anggota KPU Makassar, Izzdin Idrus.
Terhadap persiapan rekap dan penetapan cagub terpilih oleh KPU Sulsel pada Kamis, 31 Januari mendatang, Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menyatakan, seluruh anggota KPU se-Sulsel sudah harus berada di Hotel Singgasana Makassar pada Rabu, 30 Januari.
"Anggota KPU se-Sulsel kita wajibkan menginap di Hotel Singgasana sejak 30 Januari. Ini agar proses administrasi untuk rekap keesokan harinya tidak sampai terganggu mengingat proses rekap tetap ada pengamanan khusus. Kami juga tentu berharap anggota panwaslu menginap di sekitar lokasi, sehingga pukul 08.00 Wita, mereka sudah bisa berada di hotel," imbuh Ziaur Rahman saat rapat koordinasi persiapan rekap dengan Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo.
Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Sulsel, rekap dimulai pukul 09.00 Wita. Rekap ini meliputi perhitungan suara masing-masing calon, serta catatan-catatan yang ada dalam berita acara rekap tersebut.
Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo saat pertemuan dengan KPU Sulsel mengatakan polda dan jajarannya akan tetap mengawal pilgub Sulsel hingga selesai tahapannya. "Kita akan tetap all out mengamankan proses rekapitulasi ini. Pola pengamanan kita tidak hanya dalam gedung, tapi juga di sekitar hotel," kata Mudji.
Dia juga mengajak masyarakat Sulsel utamanya elemen calon pendukung untuk sama-sama mengawal pilgub Sulsel ini dengan baik, sehingga semua kandidat bisa menerima hasil penetapan oleh KPU nantinya. "Apapun hasilnya, mari kita kawal sehingga bisa diterima dengan baik," imbuh Mudji.
Mudji mengapresiasi pilgub Sulsel yang sejauh ini masih tetap berjalan dengan aman dan damai. Padahal, daerah ini sudah diberi tanda merah sebagai salah satu provinsi yang rawan gesekan dalam pelaksaan pilgub. "Tapi apa yang diasumsikan itu berubah menjadi hijau. Ini yang harus kita pelihara terus," katanya. (hamsah umar)

Persaingan di Golkar Paling Ketat

MAKASSAR, FAJAR--Siapa kader yang akan mengendarai Golkar di pilwalkot Makassar September mendatang masih terlalu dini disimpulkan. Itu karena persaingan di internal Golkar ini dipastikan paling ketat mengingat kader yang ingin mengendarai partai ini cukup banyak yang antre.
Kendati di internal pengurus DPD Golkar hingga tingkat bawah sudah menyatakan dukungan penuh kepada Ketua DPD Golkar Makassar, Supomo Guntur untuk diusung sebagai cawali, tapi dukungan tersebut belum bisa menjamin karena penentuan cawali Golkar Makassar tetap melalui survei.
Selain harus berhadapan dengan kader Golkar sendiri, Supomo juga harus bersaing dengan keluarga besar Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Setidaknya ada tiga keluarga Syahrul yang masuk bursa di Golkar. Mereka adalah Sekretaris DPD Golkar Makassar, Haris Yasin Limpo, politisi Hanura Sulsel, Dewie Yasin Limpo, dan politisi Demokrat Sulsel, Adnan Purictha Ichsan YL.
Belum lagi, beberapa kader Golkar dan tokoh internal lain yang juga masuk bursa untuk disurvei Golkar sebagai cawali. Kader Golkar lain yang cukup memiliki nama seperti Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Kadir Halid, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Yagkin Padjalangi, serta kader Golkar lain seperti Rusdin Abdullah, Zulkarnain Arief, Raymond Arfandi, Farouk M Betta dan sejumlah kader lainnya.
Kadir Halid yang merupakan salah satu kader Golkar yang mengincar kursi wali kota Makassar menegaskan dirinya siap bersaing memperebutkan rekomendasi partai berlambang pohon rimbun ini. "Sebagai kader yang memang punya niat maju, tentu sangat siap bersaing dengan kader lain untuk mengendarai partai," kata Kadir Halid, Senin, 28 Januari.
Kadir mengaku, pascapilgub Sulsel ini timnya kembali fokus untuk bekerja menghadapi pilwalkot Makassar, apalagi tim pemenangan sudah ada yang dibentuk hingga tingkat kelurahan.
Informasi yang diperoleh, proses survei cawali oleh internal Golkar ini sudah mulai dilakukan oleh DPP Golkar. Bahkan, nama-nama tokoh dan kader Golkar yang akan disurvei sebagai calon di Makassar sudah disiapkan DPD Golkar Sulsel sejak November tahun lalu.  (hamsah umar)