Alihkan ke Program Sosial

MAKASSAR, FAJAR--Kesepakatan pentingan yang disepakati 21 kepala negara dalam pertemuan puncak anggota APEC di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus dihentikan langsung mendapat tanggapan pakar ekonomi di Sulsel.

Kalangan ekonomi di daerah ini tidak mempersoalkan ketika subsidi BBM ini dihentikan pemerintah, dengan catatan ada program lain yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat miskin. Apalagi sejauh ini, subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran karena banyak orang kaya yang menikmatinya.

"Yang jadi pertanyaan sebenarnya ketika subsidi BBM disetop, apa jaminan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Ini yang kadang tidak terjawab oleh pemerintah," ujar pakar ekonomi Unhas, Idrus Taba malam tadi.

Makanya, dia berpendapat ketika subsidi BBM ini akan disetop, pemerintah mesti membuat program sosial yang memang menyentuh langsung kepentingan orang yang membutuhkannya. Dimana program sosial tersebut bisa  memberikan dampak positif kepada masyarakat dan  pembangunan bangsa.

Salah satu program sosial dimaksud seperti mengalihkan subsidi BBM itu untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan maupun program sosial lainnya. Selama ini, ketika pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM termasuk konversi minyak tanah ke gas, ada kesan pemerintah kurang transparan dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat soal arah pengurangan subsidi BBM itu sendiri.

"Malah, saya melihat pengalihan subsidi BBM selama ini seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) pada warga miskin, seolah dijadikan komoditi politik dimana hanya diberikan pada saat menjelang pertarungan politik. Ini kan menurut saya tidak memberi dampak yang cukup baik," kata Idrus.

Padahal menurut dia, yang diharapkan masyarakat adalah program sosial yang bisa langsung  kelihatan dan dirasakan manfaat positifnya. "Jangan lagi sekadar program yang tidak beri dampak positif dan tidak berpihak pada lapisan masyarakat bawah," tambahnya.

Selain itu, kebijakan  pemerintah mengenai persoalan BBM utamanya terkait subsidi, seolah-olah disusupi hidden agenda yang dirancang kalangan politisi. Makanya, pemerintah mesti jujur dalam memberi alasan ketika akan mengambil keputusan untuk menyetop subsidi BBM. Jangan lagi pemerintah membuat masyarakat muak dengan persoalan subsidi BBM tanah air.

Soal harga BBM yang bakal naik ketika subsidi disetop, Idrus menyatakan bahwa persoalan itu mungkin saja tidak terlalu dipermasalahkan masyarakat, sepanjang ada jaminan sosial dari pemerintah bahwa ketika subsidi BBM dihentikan, ada program lain yang bisa dinikmati masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.    

Terpisah, pakar ekonomi Unhas, Hamid Paddu menegaskan bahwa sejauh ini memang kebijakan subsidi BBM pemerintah tidak terarah karena tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat yang berhak. "Sudah lama tidak tepat sasaran, karena yang nikmati orang mampu, sehingga tidak maksimal," kata Hamid.

Kondisi ini membuat subsidi BBM selama ini tidak efisian dan terus menekan APBN yang konon merupakan uang rakyat yang dipungut dari berbagai pajak dan semacamnya. Makanya, ketika subsidi BBM ini disetop, sudah sepatutnya pemerintah mengalihkan subsidi ini ke non BBM.

Misalnya, subsidi terhadap petani dan nelayan yang sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pendapatan petani dan nelayan bisa lebih  meningkat untuk mengangkat kesejahteran dan pendapatan masyarakat miskin.

"Misalnya saja subsidi untuk pupuk bagi petani. Ini saya kira akan sangat bermanfaat dan dirasakan petani kalau mereka bisa mendapatkan pupuk dengan harga murah. Kalau subsidi BBM ini dialihkan ke non BBM seperti kepentingan petani, otomatis yang menikmati adalah masyarakat yang memang membutuhkan," kata Hamid. (hamsah umar)

Kapolda: Tingkatkan Perfomancer Brimob

MAKASSAR, FAJAR--Satuan Brigade Mobil (Brimob) merayakan ulang tahunnya yang ke-66, Senin, 14 November. Di ultahnya ini, Brimob Polda Sulsel dituntut lebih meningkatkan perfomance baik dalam memeliharan keamanan, pembinaan personil hingga pelayanan masyarakat.

Harapan ini disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen Johny Wainal Usman saat menjadi inspektur upacara HUT Brimob di Markas Brimob Polda Sulsel. Menurut dia, peningkatan perfomance satuan Brimob ini sangat penting agar salah satu kekuatan di jajaran Polda Sulsel ini tetap bisa diandalkan setiap saat.

"Untuk menjadi personil yang bisa diandalkan, tentunya perfomance harus terus ditingkatkan mengingat Brimob adalah pemelihara kantibmas, keamanan, pengayom, dan pelayan masyarakat," kata Johny.

Melalui HUT ini, Johny juga meminta agar jajaran Brimob Polda Sulsel melakukan instrospeksi diri dan melakukan evaluasi mendalam baik pembinaan maupun operasional personil. Apalagi kata dia, satuan ini memiliki andil besar dalam menjaga ketentraman masyarakat ditengah ancaman teroris yang semakin meningkat. Makanya, sebagai kesatuan terlatih dan terorganisir, Brimob harus mampu memperlihatkan jati dirinya sebagai prajurit yang tangguh.

Kendati di Makassar atau Sulsel masih tergolong daerah yang aman, namun Johny mengingatkan agar Brimob Polda Sulsel tetap meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi setiap ancaman yang ada, termasuk aksi provokatif yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

"Apalagi, paham radikalisme juga masih cenderung ada di tengah masyarakat dan berpotensi menjadi benih perkembangan teroris. Tentu saja, semua ini bisa menghambat program pembangunan yang sedang direncanakan pemerintah. Karena itu, Brimob harus selalu bersikap responsif terhadap setiap perkembangan yang ada," jelas Johny.

Kasat Brimob Polda Sulsel, AKBP Ramdani Hidayat menambahkan bahwa melalui momen ini, Brimob Polda Sulsel akan berupaya lebih mengevaluasi berbagai kelemahan yang masih ada, termasuk soal masih adanya prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana.

"Mulai bulan ini, kita sudah komitmen untuk mewujudkan zero pelanggaran di kalangan prajurit. Karena itu, kita tentu akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap anggota," kata Ramdani.

Salah satu hal yang cukup berat dibenahi di internal Brimob kata dia adalah menyangkut kultur. Makanya, persoalan  kultur ini juga menjadi salah satu agenda yang akan dibenahi di kesatuan Brimob Polda Sulsel. Soal pelanggaran yang dilakukan prajurit, Ramdani mengaku kalau sejauh ini masih wajar karena sifatnya pelanggaran disiplin. (hamsah umar)                    

Polisi Periksa Manajemen BalleZZa

*Sexy Dancers Minta Penangguhan

MAKASSAR, FAJAR--Penyidik Polrestabes Makassar terus melakukan penyelidikan dan penyidikan, kasus dugaan pornografi yang dipertontonkan sexy dancers BalleZZa. Setelah menetapkan dan menahan empat sexy dancers, polisi kemudian akan memeriksa manajemen BalleZZa.

Proses pemeriksaan manajemen BalleZZa ini sejatinya diagendakan pada Senin, 14 November. Namun hingga pukul 13.00, belum ada satu pun manajemen BalleZZa yang memenuhi panggilan petugas. Sementara, empat sexy dancers yang berstatus wajib lapor mendatangi penyidik siang kemarin.

"Kita sudah layangkan surat panggilan kepada manajemen BalleZZa, tapi sampai saat ini belum ada yang datang. Yang datang hingga saat ini baru sexy dancers yang berstatus wajib lapor. Mereka akan dimintai keterangan lanjutan," kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Himawan Sugeha.

Himawan menegaskan bahwa, pemeriksaan terhadap manajemen BalleZZa itu dalam kapasitasnya selaku penyedia tempat hiburan. Termasuk mengorek informasi mengenai proses rekruitmen serta pembuktian unsur pornografi dan dugaan trafficking.

Empat tersangka yang dijadikan tersangka, tambah Himawan sejauh ini masih terkesan tertutup utamanya menyangkut penelusuran dugaan trafficking. Tersangka masih menutupi proses perekrutan terhadap mereka. "Mereka hanya mengaku diajak oleh orang bernama Ej. Kemudian mereka saling ajak satu sama lain. Yang jelas, dia mengakui dikontrak satu bulan," kata Himawan.

Sementara itu, empat tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap penyidik. Surat permohonan itu disampaikan dari pihak BalleZZa melalui staf legal BalleZZa. "Itu adalah hak dari pihak tersangka mengajukan permohonan. Kita masih mempelajarinya," kata Himawan. (hamsah umar)                    

Melawan, Polisi Tembak Pelaku Jambret

MAKASSAR, FAJAR--Seorang pelaku jambret, Ir terpaksa ditembak petugas Unit Sabhara Polrestabes Makassar di Jalan Talasalapang Makassar, Senin, 14 November sekira pukul 13.00.

Pelaku jambret ini ditembak polisi dan mengenai dada kiri, karena mencoba melawan polisi saat akan ditangkap. Briptu AS terpaksa menembak pelaku begitu mengarahkan badik pelaku ke arahnya. Satu butir peluru hingga saat ini masih bersaran di tulang rusuk pelaku yang saat ini dirawat di RS Bhayangkara.

Penembakan terhadap Ir ini bermula saat pelaku mencoba menjabret salah seroang nasabah Pegadaian Talasalapang, Rw. Warga Jalan Sultan Alauddin ini coba dijambret pelaku saat dia baru saja  keluar dari pegadaian. 

Saat korban ditarik tasnya oleh pelaku, dia berusaha mempertahankan tas milkinya. Sambil mempertahankan tasnya, korban juga berteriak minta tolong. Briptu AS yang kebetulan lewat di lokasi kejadian langsung berhenti dan berusaha menangkap pelaku jambret tersebut.

"Saat akan ditangkap itulah, pelaku berusaha  menikam anggota dengan sebilah badik. Karena merasa terancam dengan pelaku, anggota langsung menembaknya. Setelah diamankan, pelaku dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan," kata Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Hotman Sirait.

Saat menjalankan aksinya itu, Ir tidak sendiri. Saat itu pelaku bersama seorang temannya, Bs. Pelaku yang satu ini juga berhasil ditangkap oleh polisi dan warga yang ada di sekitar Pegadaian Talasalapang. Saat ini, Bs diamankan di Polsekta Rappocini.

Menurut Hotman, pelaku jambret yang ditembak polisi ini memiliki banyak tato di badannya. Hanya saja, polisi belum memastikan apakah dia termasuk residivis atau bukan. Barang bukti berupa badik serta satu kunci T yang digunakan pelaku beraksi diamankan polisi. 

Sementara itu, Robby alias Beja diamuk massa di Jalan Sungai Cerekang. Pelaku jambret ini dimassar saat melakukan aksi di MTC Karebosi. Saat beraksi itu, pelaku yang satu ini juga dipergoki warga hingga dia dihajar oleh warga. Pelaku sempat mengancam warga yang akan menghajarnya dengan badik.

Pelaku sempat lari saat petugas akan menangkapnya. Namun warga yang melihat tingkah pelaku ini membantu melakukan pengejaran hingga berhasil ditangkap di Jalan Sungai Cerekang. Di tempat inilah, pelaku dihajar massa.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan, AKP Syukri Abham pelaku dimassa warga karena kedapatan hendak menjambret salah seorang pengunjung di depan MTC Karebosi. "Kita amankan dua badik serta satu alat yang diduga penghisap sabu-sabu. Dia ini sudah pernah keluar masuk penjara," kata Sukri. (hamsah umar)

   

150 Jiwa di Jalan Balaikota Terancam Eksekusi

MAKASSAR, FAJAR--Sedikitnya 150 warga di Jalan Balaikota Lr 5E, RT II/RW II Kelurahan Baru Makassar, terancam dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar, Selasa, 15 November.

Seratusan warga yang terancam kehilangan tempat tinggal ini menempati 18 rumah dan terdiri dari 27 kepala keluarga. Berdasar jadwal yang disampaikan pengadilan, eksekusi warga ini akan digelar pukul 09.00. Rencana eksekusi ini sudah yang keenam kalinya sejak sengketa di kompleks permukiman ini diputus PN Makassar pada 19 September 1996 silam.

Namun rencana eksekusi itu bakal mendapat perlawanan berarti dari seratusan penghuni yang berada di kompleks perumahan Polda Sulsel ini. Pasalnya, para warga ini merasa berhak atas tanah maupun bangunan yang telah puluhan tahun ditempati.

Apalagi, merunut catatan sejarah atas tanah di permukiman ini, lokasi yang ditempati warga ini adalah tanah dengan status milik pemerintah. Warga di lokasi ini hanya sekadar berstatus pemakai. Ini dibuktikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga.

Yang dipersoalkan warga karena pihak yang menggugat yang kemudian dimenangkan putusan Mahkamah Agung ini, adalah warga biasa yang juga pernah tinggal di kompleks ini sejak masa penjajah Belanda, dengan alasan Ponima cs tersebut memiliki sertifikat. Namun lahirnya sertifikat ini pada 1992 lalu ditengarai sarat permainan oleh keluarga penggugat yang kebetulan saat itu memiliki keluarga lurah setempat.

Ketua RT II/RW II, Maemunah membenarkan rencana eksekusi terhadap 150 warganya itu. Namun dari sejumlah rumah yang ada di lokasi sengketa, rumah Maemunah ini menjadi salah satunya yang tidak termasuk dalam  daftar yang akan dieksekusi. Kendati, dia tetap mendukung warganya untuk mempertahankan haknya.

"Warga di sini sudah memastikan akan melakukan perlawanan, karena dimana lagi mereka akan tinggal kalau harus dieksekusi, padahal kami di sini sudah berpuluh-puluh tahun tinggal," kata Maemunah. (hamsah umar)