KPU Segera Rekrut PPK-PPS

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel mulai disibukkan persiapan pelaksanaan pilgub Januari 2013 mendatang. Salah satunya, pembentukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Rekruitmen anggota PPK dan PPS ini diagendakan rampung pada Juni ini.
Masa tugas anggota PPK dan PPS yang akan direkrut KPU Sulsel ini akan berlangsung selama delapan bulan ketika rekruitmen mereka rampung pada Juni ini. "PPK dan PPS ini segera kita bentuk, paling tidak kita berharap sudah rampung Juni," jelas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas akhir pekan lalu.
Untuk membahas berbagai persiapan jelang pilgub Sulsel ini, KPU Sulsel akan menggelar rapat koordinasi yang digelar di Makassar Golkden Hotel 4-6 Juni. Rakor ini membahas berbagai agenda terkait pilgub mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pilgub mendatang. "Rakor ini untuk membahas mengenai berbagai hal terkait persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa pilgub," tandas Jayadi.
Dalam hal perekrutan PPK dan PPS, Jayadi menegaskan bahwa proses rekruitmen anggota PKK dan PPS di daerah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota di Sulsel.
Hal lain yang akan dibahas KPU dalam rakor ini adalah mengenai jumlah pemilih di Sulsel, apalagi ini menjadi salah satu potensi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Soal e-KTP, Jayadi menegaskan masalah tersebut sekadar menjadi referensi bagi KPU Sulsel nantinya.
"E-KPT tidak bisa kita jadikan dasar untuk pilgub Sulsel, karena yang diundang untuk mengambil e-KTP hanya yang terdaftar. Tidak ada juga jaminan bahwa yang sudah diundang mengurus e-KTP ini memenuhi undangan pemerintah mengurus e-KTP," kata Jayadi. (hamsah umar)    

Berat Tapi Tetap Menjanjikan

PILIHAN bertarung di pilwalkota Makassar melalui jalur perseorangan diprediksi banyak kalangan bakal menghadapi banyak tantangan. Namun beratnya tantangan ini tetap memberikan peluang yang menjanjikan bagi tokoh yang maju melalui jalur independen.
Tantangannya, cawali independen ini harus berhadapan dengan calon yang memiliki ketokohan yang tidak diragukan, ditambah lagi dukungan partai yang memastikan calon yang diusung partai lebih seksi, atau lebih berpeluang memenangkan pertarungan. Begitu juga, pertarungan melalui jalur independen ini juga bakal lebih menantang karena adanya sejumlah figur yang melirik jalur tersebut.
Pengamat Politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menjelaskan bahwa salah satu faktor sehingga calon independen menghadapi tantangan berat karena masyarakat belum terlalu akrab dengan calon persoalan calon independen, sementara pengaruh partai di tengah masyarakat dalam ajang pemilukada di Makassar masih sangat kuat.
Di samping persyaratan calon independen juga berat karena sangat teknis. Namun, peluang independen memenangkan pertarungan tetap ada, sepanjang memiliki ketokohan yang baik di tengah masyarakat, sehingga punya popularitas dan elektabilitas untuk bisa bersaing dengan kandidat yang diusung oleh partai politik. Pengaruh partai khususnya pada saat kampanye menjadi salah satu hal paling menentukan calon bisa memenangkan pertarungan.
Di Makassar, sejumlah calon independen telah menyatakan kesiapannya maju melalui jalur perseorangan. Beberapa di antara seperti Kadis Perikanan dan Kelautan, Syaiful Saleh, politisi Golkar Rusdin Abdullah alias Rudal, politisi Hanura Dewie Yasin Limpo, Muhyina Muin, M Darwis dan sejumlah figur lainnya. Di kalangan tokoh ini pula mereka juga dipastikan bakal bersaing untuk mendapatkan simpati masyarakat dengan hanya mengandalkan tim sukses nantinya.
Makanya, calon independen tersebut harus mampu melakukan sosialisasi yang tepat di tengah masyarakat dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Caranya dengan banyak bersosialisasi serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.  
Selain sosialisasi diri dalam rangka meningkatkan popularitas, yang tidak kalah pentingnya menurut Firdaus adalah sosialisasi program yang akan ditawarkan kepada masyarakat ketika terpilih nantinya. Program yang ditawarkan pada masyarakat menjadi salah satu penentu figur tersebut diterima atau tidak oleh calon pemilih.
Yang lebih penting lagi, calon independen yang akan maju harus lebih awal menentukan siapa calon yang akan mendampinginya, dalam hal ini harus lebih awal bersosialisasi bersama pasangan. Ini juga untuk mengevaluasi sejauh mana sosialisasi yang dilakukan pasangan, karena ada juga kecenderungan calon ketika berpasangan malah surveinya menurun. (hamsah umar)            

Politisi Pun Turut Mengincar

RUANG yang diberikan undang-undang bertarung memperebutkan kepala daerah melalui jalur independen, membuat tokoh nonpartai yang memiliki potensi memimpin daerah lebih terbuka, kendati di Sulsel belum terlalu banyak figur yang berniat maju melalui jalur ini dibanding melalui partai.
Pertarungan melalui partai politik, atau terbatasnya calon yang bisa diusung parpol menjadi salah satu alasan sejumlah tokoh membidik jalur independen. Bahkan, jalur perseorangan ini tidak hanya diincar tokoh nonpartai yang memang berat mendapatkan dukungan partai politik, juga menjadi incaran politisi sendiri kendati peluang untuk diusung partai sangat terbuka.
Dari sejumlah nama yang mencuat di Makassar misalnya, ada politisi yang cukup memiliki ketokohan yang coba melirik jalur independen seperti politisi Golkar Rusdin Abdullah dan politisi Hanura, Dewie Yasin Limpo. Kedua figur ini cukup berpeluang diusung partai masing-masing, namun jalur independen menjadi menjadi pilihan. Rusdin misalnya sudah bertekad bertarung melalui jalur independen dan tidak akan bersaing melalui partainya, Golkar.
Sementara Dewie yang tidak lain adik kandung gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menjadikan jalur independen sebagai pilihan terakhir ketika Hanura atau partai lain tidak meliriknya. Kendati harapan terbesarnya tetap diusung parpol, namun Dewei saat ini sudah mulai mengumpulkan dukungan KTP sebagai persiapan alternatif.
Rudal yang merupakan salah satu calon wali kota independen menyatakan, keputusan memilih maju melalui jalur ini karena di partainya terlalu banyak kader yang akan maju. Dia tidak mau menghabiskan waktu atau membuang energi bersaing untuk mendapatkan restu Golkar, sementara jalur independen dianggapnya cukup mudah. Sekadar mengumpulkan foto kopi KTP berkisar 35 ribu. Rudal tidak ingin keinginannya maju di Makassar kandas hanya karena berharap dukungan semata dari partainya.
Sementara, dia melihat ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan untuk memajukan dan mengsejahterakan warga Makassar yang lebih baik ke depan. "Di Makassar ini kan masih banyak yang perlu kita perbuat agar masyarakat lebih baik dan sejahtera. Inilah yang mendasari saya bertekad untuk maju," tandas Rudal.
Mengenai hal apa saja yang dianggap perlu dibenahi, Rudal masih enggan merinci, tapi dia ingin lebih bersifat umum. "Kami tidak ingin pada wilayah tertentu saja, tapi secara umum. Intinya Rudal ingin berbuat di Makassar," kata Rusdin.
Kadis Perikanan dan Kelautan Sulsel. Syaiful Saleh menyatakan bahwa salah satu yang menjadi perbedaan mendasar calon independen dengan calon yang diusung partai berada pada struktur pemenangannya. Kalau partai terkesan sudah mapan hingga ketingkat bawah sementara independen tidak demikian.
"Jadi kalkulasi bahwa independen tidak punya struktur yang mapan menjadi tantangan, tapi bukan berarti mustahil menang kalau memang dia mampu membangun tim yang baik, termasuk membangun komunikasi dengan semua pihak apalagi kalau memang memiliki hubungan emosional, kekeluargaan, organisasi dan semacamnya," kata Syaiful. (hamsah umar)

Perpolitikan Makin Dinamis

JALUR independen untuk bertarung memperebutkan wali kota Makassar 2013 mendatang, tidak sekadar menjadi pintu bagi figur nonpartai. Namun dinamisasi perpolitikan di tengah masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu ditangkap masyarakat maupun partai politik itu sendiri.
Misalnya saja, partai kecil yang ada di Makassar akan lebih menarik ketika bergabung bersama calon independen tanpa harus menjadikan partai sebagai pintu bagi calon. "Kalau partai kecil bergabung dengan partai yang sudah besar, yang berpandangan bahwa partai itu bisa jadi akan semakin kecil ke depan. Tapi kalau bersama calon independen dengan tidak menjadikan partainya sebagai pintu, mungkin akan lebih baik dan itu juga akan membuat suasana perpolitikan kita lebih dinamis," jelas Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI ) Sulsel, Syaiful Saleh.
Syaiful yang akan bertarung melalui jalur independen di pilwalkot Makassar tetap membangun komunikasi dengan kalangan politisi di Makassar, kendati tidak secara struktural namun personnya saja. Dia mengaku, sejauh ini dirinya tetap membangun komunikasi dengan sejumlah elit politik di Makassar dan berharap memberi dukungan secara pribadi di pilwalkot nantinya.
Jalur independen tidak harus berseberangan dengan partai politik, tapi bagaimana calon independen ini menjaling hubungan baik karena memang memungkinkan melakukan komunikasi politik. "Tidak perlu juga partai merasa tersaingi dengan independen," kata Syaiful.
Ketua KPU Sulsel, Misnawati menyatakan bahwa jalur independen yang disediakan undang-undang harus dipandang secara utuh utamanya tokoh yang ingin maju melalui perseorangan. Sehingga mereka memiliki persiapan yang baik untuk maju melalui jalur tersebut. Misalnya bagaimana mempersiapkan syarat yang dibutuhkan calon independen.
Calon independen tidak boleh sekadar melihat jalur perseorangan ini sekadar alternatif, karena tidak memiliki peluang diusung oleh partai. Makanya, figur calon independen harus memiliki persiapan matang utamanya dalam mempersiapkan dukungan KTP dari warga.
"Dukungan dari warga ini juga harus betul-betul terjamin bahwa KTP yang difoto kopi itu benar mendukung calon bersangkutan. Jangan sekadar KTP warga diambil namun sebenarnya tidak mendukung," kata Misnawati. (hamsah umar)        

Penduduk Sulsel Tembus 10 Juta

MAKASSAR, FAJAR--Jumlah penduduk jelang pilgub Sulsel dari hari ke hari semakin membengkak. Kalau sebelumnya jumlah penduduk yang disampaikan Pemprov Sulsel ke KPU Sulsel berkisar 7-8 juta jiwa, data terakhir pemprov ke KPU sudah menembus angka 10 juta.
Angka yang cukup tinggi ini cukup mencengangkan sekaligus membingungkan KPU Sulsel utamanya saat dihubungkan dengan agenda pilgub Sulsel 2013 mendatang. Fluktuasi jumlah penduduk yang terus berubah ini cukup mengganggu KPU Sulsel, apalagi ada indikasi data penduduk tersebut tidak akurat.
"Karena ada indikasi bahwa data yang dikirim dari kabupaten berubah jumlahnya saat sampai di provinsi. Makanya, ini terus-terang mengganggu KPU. Namun ini tentu akan jadi perhatian KPU, termasuk minta teman-teman KPU di daerah untuk mengawal betul data penduduknya yang diterima dari pemerintah masing-masing," tandas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas saat menjadi narasumber dalam workshop pemilu SDM FAJAR, Jumat, 1 Juni.
Angka penduduk Sulsel yang capai 10 juta lebih itu berdasarkan data Biro Dekonsentrasi Kependudukan Sulsel, yang diserahkan pemprov ke KPU beberapa waktu lalu.
Berdasar agenda yang telah disusun KPU Sulsel, Jayadi memperkirakan penyerahan DP4 (daftar penduduk potensi pemilih) dari pemprov ke KPU pada Agustus mendatang, untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data oleh KPU. Terkait data pemilih ini, Jayadi menegaskan bahwa political will pemprov sangat dibutuhkan. Apalagi, masalah data pemilih ini sangat berpotensi melahirkan konflik di pilgub.
Akademisi Unhas, Dr Aswanto di tempat yang sama menyebutkan bahwa persoalan agenda pemilu memiliki banyak kerawanan, mulai dari rekomendasi partai ke calon, penetapan DPT, pemilihan di TPS, kampanye, cost dan money politik, hingga perhitungan suara.  
"Termasuk sponsor calon juga bisa menjadi salah satu titik rawan, karena sponsor dan calon ini dipastikan ada kesepakatan-kesepakatan ketika terpilih menjadi gubernur. Makanya investor asing agak sulit karena sudah meneropong sejak dari proses pilkada," ujar Aswanto.
Titik kerawanan pemilu yang sampai saat ini tidak pernah tuntas adalah mengenai cost dan money politik. Tidak ada regulasi yang bisa menuntaskan mana yang cost politik dan money politik. Apalagi undang-undang pemilu memiliki banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu. (hamsah umar)