Powered By Blogger

Jumat, 03 Agustus 2012

Amran: Jangan Pakai Pola Orde Baru


*Mobilisasi PNS di Wajo

MAKASSAR, FAJAR-- Mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) Wajo untuk kepentingan pilgub Sulsel dan pemilukada Wajo 2013, merupakan salah satu upaya untuk memperkokoh pola orde baru dalam mempertahankan kekuasaan.
Mobilisasi dan intimidasi PNS Wajo dengan cara memaksa mereka membuat surat pernyataan mendukung calin gubernur petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), serta cabup petahana Wajo, Andi Burhanuddin Unru merupakan pola lama yang jauh dari etika politik demokrasi yang baik di Indonesia maupun Sulsel pada khususnya.  
Ketua DPD PAN Wajo, Amran Mahmud yang dimintai komentarnya menegaskan bahwa mobilisasi PNS di Wajo jelas merupakan pola lama yang dilakukan eksekutif. Ini sangat tidak cocok dengan budaya demokrasi yang sehat. "Saya minta dan berharap janganlah kita menggunakan cara-cara atau pola lama dalam berdemokrasi. Mari kita berdemokrasi dengan cara sehat dan tidak melanggar dan menciderai proses demokrasi yang ada," jelas Amran, Kamis, 2 Agustus.
Wakil Bupati Wajo ini mengakui kalau pihaknya juga mendengar adanya upaya PNS di daerahnya diminta untuk membuat surat pernyataan mendukung cagub dan cabup tertentu. "Kalau sekadar mendengar ya saya sering dengan di sekretariat ada seperti itu. Tapi kalau melihat langsung bagaimana surat pernyataan itu saya tidak pernah dapatkan. Saya baru lihat setelah ada dimuat di media," kata urai Amran.
Amran yang bakal menjadi penantan petahana di pemilukada Wajo ini, berharap agar pejabat dan PNS di Wajo tidak memperalat atau diperalat oleh atasan. Pasalnya, aparat dan PNS tugas utamanya adalah melayani kepentingan publik di Wajo dengan tetap bekerja dan berkarya dengan baik.
Di era demokrasi sekarang ini, Amran menyebutkan bahwa calon kepala daerah bukan masanya untuk mengandalkan dan memobilisasi PNS untuk mempertahankan kekuasaan, tapi bagaimana calon tersebut menjual program kepada masyarakat. "Saatnya kita jual program dan menjaga koridor demokrasi ini tetap berjalan sesuai aturan yang ada," imbuh Amran.
Amran mendukung upaya yang dilakukan Panwaslu Wajo maupun Bawaslu melakukan investigasi atas adanya indikasi mobilisasi PNS di pemerintahannya. Dia pun menangih janji Bawaslu dan Panwaslu untuk bertindak tegas dalam menindak mobilisasi PNS tersebut.
Sebelumnya, Panwaslu Sulsel sudah berjanji akan memberikan tindak tegas kepada pihak yang melakukan mobilisasi PNS mendukung Sayang di pilgub Sulsel maupun A Bur di pemilukada Wajo. Begitu juga akan menindak PNS yang tidak netral dalam pemilukada. (hamsah umar)                

Struktur Sembilan Parpol Tidak Jelas


MAKASSAR, FAJAR--Lembaga penyelenggara pemilu sedikit diresahkan dengan tidak adanya kejelasan struktur partai politik utamanya nonparlemen. Dari 22 parpol nonparlemen di Sulsel, setidaknya ada sembilan yang tidak jelas alamat kantornya.
Ketidakjelasan struktur parpol utamanya alamat kantor ini diidentifikasi KPU Sulsel setelah staf sekretariat ingin mengantar undangan sosialisasi sesuai alamat yang terdata di KPU. Akibat tidak ada kejelasan alamat sekretariat ini, undangan KPU terhadap parpol tersebut tidak jelas akan dialamatkan kemana.
"Ada sembilan undangan yang sampai saat ini tertahan, karena ternyata setelah staf mengantar undangan ke alamat yang alamat yang sesuai dengan data kita, ternyata sudah tidak ada lagi di situ," kata anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman, Rabu, 1 Agustus.
Adapun sembilan partai yang tidak jelas sekretariatnya itu yakni Partai Merdeka, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, PPD, Pakar Pangan, PPI, Kedaulatan, PPNUI, PKPB, dan PIB. KPU Sulsel mengundang pimpinan parpol untuk mengikuti sosialisasi pencalonan oleh parpol di pilgub Sulsel pada Minggu, 5 Agustus di Hotel Singgasana Makassar.
Terhadap parpol yang tidak jelas sekretariatnya ini, KPU berharap agar pimpinan parpol tersebut tetap menghadiri acara sosialisasi yang akan dilakukan KPU. Apalagi ini menyangkut teknis dukungan, pencalonan dan semacamnya. "Pimpinan partai politik harus membawa mandat dan SK pengurus. Ini penting agar ada kepastian pengurus," kata Ziaurrahman.
Di Sulsel, ada parpol yang memang terindikasi terjadi dualisme kepengurusan hingga tingkat pusat. Salah satu partai yang terindikasi dualisme kepengurusan adalah Partai Kedaulatan dan PPRN. (hamsah umar)
         

Sumardi Menguat Dampingi Mangungsidi


*Berkas Perseorangan 7-10 Agustus

MAKASSAR, FAJAR--Tidak mendapat pintu partai politik, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemprov Sulsel, Andi Mangungsidi Massarappi bulat bertarung melalui jalur perseorangan di pemilukada Bone 2013.
Hanya dalam satu bulan tim mengumpulkan dukungan KTP, Mangungsidi mampu mengumpulkan sedikitnya 50 ribu dukungan KTP warga Bone atau sudah memenuhi syarat untuk memasukkan berkas dukungan kepada KPU Bone. Penantang Idris Galigo dipemilukada Bone lalu ini hampir pasti menggandeng Camat Taneteriattang Barat, H Sumardi.
"Komunikasi dengan tokoh yang mau maju wakil tetap dilakukan kepada semua, tapi arahnya sudah menguat ke Camat Taneteriattang Bara. Ini berdasarkan dukungan dan masukan tim dan pendukung Mangungsidi yang inginkan calon dari tokoh yang menjabat camat ini," kata Jubir Mangungsidi, Suardi Mandang, Rabu, 1 Agustus.
Salah satu yang menjadi alasan kuat bagi Mangungsidi untuk menggandeng Sumardi sebagai wakilnya, karena tokoh ini juga diketahui banyak memiliki investasi sosial sebagai aparat pemerintah. Dia pernah lama menjadi lurah serta sekretaris camat. Diluar pemerintahan, Sumardi juga dikenal sebagai pengusaha properti dan pengusaha tambak di daerah ini. Namun yang tetap menonjol bagi masyarakat Bone adalah sosok sebagai camat.
Kepastian Mangungsidi menggandeng Camat Taneteriattang Barat ini karena komunikasi tim dengan tokoh tersebut makin intens, begitu juga waktu kandidat perseorangan untuk menyeleksi calon pendamping sudah mepet. Pasalnya, KPU Bone telah menetapkan jadwal pemasukan berkas dukungan calon perseorangan dilakukan 7-10 Agustus mendatang.
"Intinya, kita sudah siap untuk memasukkan berkas dukungan ke KPU sesuai yang telah ditetapkan. Kita optimis tetap mampu bertarung dan memenangkan pemilukada Bone mendatang," kata Suardi.
Selain Mangungsidi, calon kuat yang akan maju melalui jalur independen adalah Andi Irsan Idris. Putra mahkota Bone Idris Galigo ini bahkan mengklaim telah mengumpulkan dukungan hingga 100 ribu KTP. Hanya saja, sejauh ini belum ada kepastian siapa tokoh yang akan digandeng untuk mendampinginya. Tapi sejumlah tokoh kuat seperti Andi Sultan Pawi, Andi Promal Pawi dan lainnya masuk jajaran incaran Irsan.  (hamsah umar)
 

Tiga Kubu Bersaing di Golkar Makassar


MAKASSAR, FAJAR--Banyaknya kader Golkar menatap kursi wali kota Makassar, akan menyajikan pertarungan dini tiga kubu di Golkar Makassar. Tiga kubu ini tentu harus bertarung mendapatkan dukungan partai untuk bisa menjadi cawali usungan Golkar.
Tiga mata angin yang akan bertarung mendapatkan dukungan partai ini masing-masing memiliki kekuatan dan pengaruh, dimana ketiga kubu ini juga sama-sama memiliki keinginan besar untuk dicalonkan Golkar pada pilwalkot Makassar 2013 mendatang. "Pertarungan kubu ini memang tidak bisa dipungkiri, tapi semua itu tetap harus tunduk pada mekanisme partai," Sekretaris Bappilu DPD Golkar Makassar, Yusuf Gunco, Rabu, 1 Agustus.
Kekuatan yang akan menyajikan pertarungan dini di Golkar menuju pilwalkot Makassar ini pertama dari Ketua DPD Golkar Makassar, Supomo Guntur. Sebagai ketua partai, Supomo yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Makassar ini tentu memiliki pengaruh terhadap struktur partai utamanya pimpinan anak cabang (PAC) dan pimpinan ranting Golkar se-Makassar. Dalam artian, Supomo memiliki kekuatan dari struktur partai.
Pengaruh Supomo terhadap struktur partainya ini sudah pernah diperlihatkan Supomo saat pelantikan PAC dapil I (Makassar, Ujungpandang, dan Rappocini) beberapa waktu lalu. Kader partai di tiga kecamatan ini bulat mendorong Supomo maju bertarung di pilwalkot Makassar melalui partai Golkar. Apalagi survei Supomo juga cukup mendukung untuk mendapat pengaruh dari kader Golkar Makassar.
Kekuatan kedua dari Sekretaris DPD Golkar Makassar, Haris Yasin Limpo. Kendati Haris sejauh ini belum intens melakukan sosialisasi untuk mendeklarasikan kesiapannnya maju di Makassar, namun pengaruh kakak kandungnya yang juga Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga sangat diperhitungkan.
  "Tapi Haris sebenarnya bukan sekadar dari pengaruh keluarga, tapi dia memang adalah kader Golkar yang cerdas karena memang dia ditempa untuk memiliki kemampuan," urai Yusuf Gunco.
Kubu lain yang tidak kalah kuatnya adalah Kadir Halid. Politisi kelahiran Bone ini menjadi sangat diperhitungkan bisa mendapatkan dukungan Golkar bertarung di Makassar mengingat Ketua Bappilu DPP Golkar, Nurdin Halid adalah kakak kandungnya. Apalagi, Nurdin siap terjung langsung membackup Kadir maupun timnya dalam rangka meningkatkan kerja politik untuk memenangkan adik kandungnya.
"Semua punya kesempatan untuk mendapatkan dukungan partai apa pun backroundnya. Dan saya kira itu kita harus hargai. Namun dalam penentuan ini, mekanisme survei harus tetap jadi patokan dan tidak boleh ada yang melawan mekanisme itu," imbuh Yugo. (hamsah umar)                          

Kamis, 02 Agustus 2012

Siri'ni IA, Siri'na Wija to Luwu


Aziz Sapa Pasien RS Andi Djemma

MAKASSAR, FAJAR--Calon wakil gubernur Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar makin memperkuat basisnya di Luwu Raya. Setelah menyapa warga Palopo, Aziz melanjutkan roadshow ke Luwu Utara dan Luwu Timur, Rabu, 1 Agustus.
Di Lutim Aziz ceramah duhur di Masjid Tomoni serta menemui tokoh masyarakat transmigran asal Bali, Jawa, dan Lombok. Di daerah ini juga dia menggelar buka puasa bersama, kemudian tarawih bersama di Masjid Agung Mangkutana.
Sedikitnya 3.000 warga buka puasa bersama yang digelar di depan Kantor Camat Mangkutana dam antusias mendengarkan pidato Aziz. "Jika ada ketidakadilan yang dirasakan Wija to Luwu selama ini, tentu juga akan dirasakan orang lain yang baru tinggal sehari di Luwu. Jika ada orang luwu yang tidak ingin perubahan, maka itu berarti ia ingin tetap dipinggirkan. Ia ingin tetap mendapat perlakuan tidak adil," tegas Aziz Qahhar.
Kalau orang Luwu selama ini hanya jadi penonton dan hanya diperhatikan jelang pilkada. Sekarang ini, ada Wija to Luwu ingin menghentikan ketidakadilan selama ini. "Siri'na Ilham-Aziz adalah siri'na Wija To Luwu," kata Aziz.
Spirit Wija to Luwu tidak pernah membedakan orang yang tinggal di Luwu. Apakah dari Jawa, Bali, Lombok, atau agama apa dia. Sehingga tidak perlu takut intimidasi. Kalau ada yang isukan akan diusir dari Luwu hanya karena mendukung Ilham-Aziz, itu tidak benar dan harus dilawan.
Ustaz Andi Ikhsan mengatakan ciri pemimpin adalah senantiasa memperhatikan rakyatnya. Ciri itu, ada pada diri Aziz Qahhar. "Kapan orang luwu akan jadi pemimpin? Sekaranglah saatnya," ujarnya.
Sebelumnya, Aziz menyambangi para pasien RS Andi Djemma Masamba, Lutra. Selain melihat situasi dan kondisi terakhir rumah sakit, Aziz juga ingin mengetahui seperti apa pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat Lutim. Di RS ini, Aziz diterima Direktur RS Andi Djemma, Dr Awaludin Husain.
Setelah bertemu manajemen rumah sakit, Aziz yang dikenal sosok sederhana dan merakyat ini menyapa pasien RS. Aziz masuk di bangsal Asoka untuk bertemu pasien. Di tempat ini, Aziz berkomunikasi dan coba menyemangati pasien yang sedang dirawat. "Sakit apa ki?," sapa Aziz ke salah satu pasien.
Sulina, salah seorang pasien mengatakan, "Saya suka dengan ustadz Aziz karena betul-betul perhatian. Kita didoakan semoga cepat sembuh saja itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin Sulsel nanti," kata Sulina penuh harap.
Kepada manajemen rumah sakut utamanya Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Pelayanan RS Andi Djemma, Sumarno, Aziz minta agar pelayanan dimaksimalkan. "Pelayanan kepada pasien harus selalu ditingkatkan sehingga pasien merasakan rasa nyaman sehingga bisa membantu dan mempercepat proses sembuhnya," imbau Aziz.
Di tempat ini, Aziz Qahhar menyempatkan diri melakukan check up kesehatan di Poliklinik RS Andi Djemma. Aziz Qahhar selama ini memang tidak memiliki dokter khusus, sehingga kalau mau memeriksakan kesehatannya tidak perlu ke rumah sakit mewah, tapi juga bisa di poliklinik. (hamsah umar)