Baliho Dirusak, Aziz Mengadu ke Cakka

MAKASSAR, FAJAR--Anggota DPD RI asal Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar mengadu ke Bupati Luwu, Andi Mudzakkar alias Cakka akibat perusakan atribut sosialisasi IA di Luwu.
Perusakan atribut sosialisasi pasangan Semangat Baru, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) berlanjut. Sebelumnya, perusakan baliho IA juga terjadi di Makassar beberapa waktu lalu.
Perusakan baliho IA ini ditemukan saat calon wakil gubernur Sulsel, Ustadz Aziz Qahar Mudzakkar melakukan kunjungan di tanah kelahirannya, Luwu. Di sejumlah titik jalan, Baliho IA didapati sudah tidak utuh alias rusak akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya sudah  SMS bupati Luwu. Demi  menjaga keamanan,  tolong Pak Bupati menjaga agar  jangan  lagi ada  baliho yang dirobek. Sebaiknya semua harus menahan diri apalagi ini bulan suci. Semua umat lebih baik memperbanyak pahala," urai Aziz saat memberikan Tausiah pada acara buka puasa Ilham-Aziz Cinta Keluarga  di  rumah mertuanya di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Luwu.
Aziz  merupakan kakak kandung Cakka yang saat ini merupakan Ketua DPD Golkar Luwu. Sebelumnya, perusakan baliho IA juga  Gowa dan Wajo serta beberapa tempat lainnya.
Di Bupon, Aziz mengobarkan semangat untuk berjuang bersama memberantas korupsi secara menyeluruh di Sulsel. "Masyarakat relegius  itu adalah jalan untuk memberantas korupsi, dan ini  harus dimulai dari atas. Setiap waktu salat,  gubernur dan wakil gubernur itu salat jamaah di masjid. Kita mulai dari situ dulu," lanjutnya.
Di hadapan 700 warga, Aziz  mengingatkan warga Luwu  untuk kembali melakukan perenungan terhadap perkembangan Luwu ditengah keberpihakan pemerintahan saat ini.  "Kita orang Luwu ini  diibaratkan seperti mendorong mobil mogok, setelah didorong dan mobil jalan, kita ditinggalkan. Itulah ibaratnya orang Luwu, jangan nanti mau pilkada didekati , namun  setelah terpilih kita orang Luwu ditinggalkan," ucap Aziz disambut takbir.
Buka puasa Ilham Aziz Cinta Keluarga ini diprakarsai oleh Tim Pejuang Perempuan Luwu. Nampak hadir  HA Timo Pangerang, anggota DPR pusat, serta   sejumlah pejabat pemerintahan seperti  camat Bupon, Hasman Djano, Kepala KUA, kepala desa serta  tokoh masyarakat setempat.
Hj Sitti Hadyan selaku pelaksana mengatakan keluarga adalah pondasi dasar untuk perubahan di masyarakat. "Keluarga yang harmonis adalah  keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini sangat penting dalam upaya menciptakan perubahan di tengah masyarakat " ujar Hadyan sambil mengajak seluruh warga Luwu aktif berjuang melakukan perubahan dengan memilih pemimpin yang amanah pada pilgub mendatang.
Aziz sendiri menyatakan setiap manusia harus berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Jika mereka petani maka harus bersungguh-sungguh untuk mengolah lahan agar mendapatkan hasil yang baik. Jika mereka pedagang harus berjuang untuk menjadi pedagang yang jujur. (hamsah umar)

Gubernur Tuding PTUN Akibakan Ketidakpastian Hukum

*Berkeras Tempuh Kasasi

MAKASSAR, FAJAR--Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar No.43/PEN/2011/PTUN.Mks, bahwa putusan perkara nomor 43/G.TUN/2011/PTUN.Mks telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), bukan dipatuhi gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki.
Sebaliknya, gubernur melalui kuasa hukum gubernur Sulsel, Marwan Mansyur dan Tajuddin Far Far berkeras akan menempuh kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi. Dalihnya, memori kasasi gubernur telah diterima oleh PTUN Makassar pada 19 Juni 2012.
Dalam rilisnya yang disampaikan kepada FAJAR, Marwan dan Tajuddin menerankan bahwa penetapan PTUN bahwa perkara gubernur dan Ketua DPRD Bulukumba, yang melawan Andi Muttamar Mattotorang bertentangan dengan surat PTUN Makassar No W4-TUN.1/1282/AT.01.06/VII/2012 tertanggal 25 Juli. Dimana kepastian hukum perkara ini masih mengharapkan petunjuk Mahkamah Agung RI.
"Sehingga berdasarkan hal tersebut, gubernur telah bersurat ke MA 9 Juli 2012 No.464/VII/Huk&Ham hal permohonan petunjuk untuk pemeriksaan perkara kasasi, yang sampai saat ini belum mendapat balasan dari MA," kata Marwan.
Juga gubernur mengirim surat ke PTUN 9 Juli 2012 No.465/VII/Huk/Ham hal permintaan untuk tidak melakukan tindakan hukum hingga ada petunjuk dari MA. Keputusan gubernur mengganti Muttamar sebagai ketua DPRD Bulukumba juga tidak termasuk dalam kategori keputusan pejabat TUN yang dibatasi untuk diajukan kasasi, dengan alasan dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang.
Makanya, surat W4-TUN.1/1282/AT.01.06/VII/2012 yang dikirim PTUN Makassar kepada Syahrul dan Hamzah Pangki, dituding gubernur melalui kuasa hukumnya telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum karena bertentangan surat Ketua PTUN Makassar 26 Juni 2012, serta belum ada petunjuk dari MA.
"Pula, Muttamar berlebihan memberitakan suatu persoalan hukum yang memiliki kepastian hukum, karena hal tersebut adalah tindakan hukum administratif, yang merupakan kewenangan PTUN Makassar, serta dapat mengakibatkan terjadinya implikasi hukum yang merugikan para pihak," jelasnya. (hamsah umar)        

Tidak Boleh Ada Warga Tidak Terdaftar

*Diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas dan Pemerintahan Amanah (1)

PILGUB Sulsel yang akan dihelat Selasa, 22 Januari 2013 tersisa sekitar enam bulan lagi. Perbincangan mengenai agenda pilgub di tengah masyarakat Sulsel juga semakin ramai dari berbagai sudut pandang. Mulai dari penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sosialisasi dan jualan program kandidat, hingga menyentuh pada persoalan siapa pasangan calon yang memiliki peluang paling besar memenangkan pertarungan.

HAMSAH, Studio Mini FAJAR
Agenda pilgub yang semakin di depan mata ini, juga makin menarik perhatian berbagai kalangan untuk menjadi bahan cerita. Tidak heran banyak pihak yang sampai membahas khusus agenda pilgub ini melalui diskusi terbuka seperti yang dilakukan Harian FAJAR di Studio Mini Harian FAJAR, Kamis, 2 Agustus.
Diskusi yang menghadirkan pihak yang bersentuhan langsung dengan pilgub Sulsel ini mengupas tiga poin penting sesuai dengan temanya DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas, dan Pemerintahan Amanah. Perbincangan mengenai tiga isu ini cukup menarik bahkan terasa sangat singkat waktu yang tersedia untuk membahasnya secara tuntas. Apalagi, tema yang diangkat dalam diskusi ini sangat sentral karena menjadi salah satu titik kerawanan dalam sebuah proses berdemokrasi.
Diskusi yang dipandu Wakil Kepala Redaksi Harian Fajar, Uslimin ini menghadirkan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar, dan Akademisi Unhas, Prof Thahir Kasnawi. Agenda penting ini tadinya juga mengundang Pemprov Sulsel sebagai narasumber tapi hingga acara berakhir, tidak ada perwakilan dari pemprov yang bersedia hadir.  
Poin pembahasan yang cukup menarik utamanya terkait masalah DP4. Ini menjadi perhatian karena DP4 ini diasumsi banyak pihak rawan dimanipulasi, digelembungkan demi kepentingan pihak tertentu. Belum lagi persoalan akurasi DP4 ini banyak diragukan validitasnya baik soal jumlah, hingga akurasi data yang dicantumkan dalam DP4 tersebut.
DP4 ini juga menjadi menarik karena persoalan ini bisa menjadi potensi terjadinya konflik, gesekan, kecurangan hingga potensi untuk digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. DP4 menjadi sangat penting akurasinya karena dari sinilah menjadi awal untuk mewujudkan pilgub Sulsel yang berkualitas. Sekiranya DP4 amburadul, bisa dipastikan kualitas pilgub juga tidak bisa diwujudkan sesuai harapan bersama.
Hal yang paling mendasar untuk jadi perhatian utamanya KPU dan Panwaslu adalah mengenai penduduk yang tidak terdaftar, ganda, hingga yang sudah mati tapi masih terdaftar. Dan yang paling penting diteliti benar adalah DP4 yang ganda karena ini menjadi potensi kecurangan apalagi kalau memang ada unsur kesengajaan di dalamnya.
Sinergi segenap pihak dalam masalah DP4 ini sangat dibutuhkan mengingat DP4 sangat menentukan kualitas pilgub. Pasalnya dari DP4 ini akan lahir Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah dilakukan pemutakhiran. Kendati KPU Sulsel memiliki waktu dua bulan untuk melakukan pemutakhiran data, namun tenggat waktu itu tentu saja sangat singkat sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan.
"Harapan kita ke depan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat tinggi, karena ternyata kecenderungan partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu menurun. Karena itu, kita juga berharap tidak boleh ada warga yang sudah bersyarat untuk memilih tidak terdaftar," jelas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas.
Mengharapkan partisipasi aktif masyarakat tidak cukup diandalkan. Pengalaman menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengecek apakah dia sudah terdaftar atau tidak hanya berkisar 5 persen. Sehingga harapan terbaik bagaimana data yang disajikan Biro Pemerintahan Umum Pemprov Sulsel memiliki tingkat validasi yang tinggi dan akurat.
Begitu juga, masyarakat yang sudah bersyarat memilih dan terdaftar sebagai wajib pilih, juga harus diberi ruang luas untuk menyalurkan hak pilihnya.  "Tidak boleh ada sesuatu yang bisa membuat mereka tidak bisa memberi hak pilihnya," tambah Jayadi.
Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar yang juga sebagai pemateri dalam diskusi ini menyebutkan bahwa dalam pemilu, ada dua titik rawan yakni pada tahapan awal dan pada saat perhitungan. Titik rawan di awal itu ada pada penyusunan DP4 hingga DPT. "Jadi penyusunan DP4 hingga melahirkan DPT ini memang menjadi titik rawan dalam pemilu," sebut Anwar.
Karena ini menjadi salah satu titik rawan di mata Panwaslu Sulsel, Anwar pun berjanji akan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap persoalan DP4 ini. Panwaslu berharap, sekiranya lembaga pengawas ini menemukan adanya masalah dalam DP4 atau DPT nantinya, panwaslu akan memberikan rekomendasi kepada KPU.
"Mudah-mudahan teman di KPU juga mendengar Panwaslu Sulsel, tidak seperti yang terjadi di KPU DKI Jakarta. Panwaslu sudah membuat rekomendasi soal adanya masalah dalam penyusunan DPT, tapi tetap juga tidak ditindaklanjuti," sebut Anwar.
Sementara itu, Akademisi Unhas Prof Thahir Kasnawi menyebutkan bahwa perkembangan penduduk sangat berkembang. DP4 yang disusun berdasarkan sumber informasi pemerintahanan dalam hal ini Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan basisnya pendataan registrasi, dilain pihak berbeda dengan data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang berbasis pencacahan.
Jumlah penduduk Sulsel yang menembus angka sekitar 10 juta jiwa pun dianggap meningkat luar biasa. Kalau berkaca pada jumlah penduduk pada pilgub lalu, peningkatan ini cukup drastis. "Kalau kalkulasi akademik diperkirakan hanya 8,6 juta jiwa bagaimana pun cara menghitungnya," kata Thahir Kasnawi.
Bicara soal pilgub Sulsel, estimasi DP4 yang sempat dibeber Pemprov Sulsel berkisar 7 juta jiwa. DP4 ini bagi dia tentu punya potensi ganda, sudah meninggal tapi masih terdata, atau ada penduduk yang sudah bersyarat (berusia 17 tahun) tapi tidak terdaftar. "Sebetulnya tidak perlu dicurigai, tapi bagaimana kita pahami saja karena sistem administrasi kependudukan kita belum mampu menghasilkan data penduduk yang akurat," imbuh Thahir.
Contoh kecil saja ada warga yang masih terdaftar di kampung halamannya, di sisi lain juga terdaftar di daerah yang menjadi domisilinya. Ini tentu saja akan menghasilkan daftar penduduk yang ganda. "Yang perlu bagaimana sistem administrasi penduduk ini dibuatkan sistem yang lebih baik," imbuhnya. (**)                                                                  

Golkar Bagi 1.000 Takjil di Flyover

MAKASSAR, FAJAR--Momentum Ramadan tahun ini dimanfaatkan DPD Golkar Makassar untuk memperlihatkan kepedulian sosial bagi masyarakat di kota ini. Salah satu yang ditempuh adalah dengan membagi-bagi 1.000 takjil atau sajian buka puasa di Flyover, Sabtu, 4 Agustus.
"Pembagian 1.000 takjil kepada warga Makassar di Flyover ini kita lanjutkan dengan buka puasa bersama keluarga besar DPD Golkar Makassar, di rumah Ketua DPD Golkar Makassar," Ketua Panitia Yellow Ramadan DPD Golkar Makassar, Usman Sofyan, Kamis, 2 Agustus.
Sekretaris Bidang Keagamaan DPD Golkar Makassar ini menambahkan bahwa kegiatan berbagi di bulan Ramadan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Yellow Ramadan yang digelar Golkar Makassar selama Ramadan ini. Sejauh ini sudah ada beberapa kegiatan kemanusiaan lain yang dilakukan partai pemenang pemilu ini.
Melalui kegiatan ini, Usman berharap masyarakat di kota ini tetap memberikan apresiasi dan dukungan kepada partai Golkar sebagai partai yang peduli terhadap sesama. Momen Ramadan ini menjadi momen baik untuk saling berbagi, tidak hanya kalangan masyarakat secara pribadi tapi juga organisasi massa yang eksis. (hamsah umar)  

Amran: Jangan Pakai Pola Orde Baru

*Mobilisasi PNS di Wajo

MAKASSAR, FAJAR-- Mobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) Wajo untuk kepentingan pilgub Sulsel dan pemilukada Wajo 2013, merupakan salah satu upaya untuk memperkokoh pola orde baru dalam mempertahankan kekuasaan.
Mobilisasi dan intimidasi PNS Wajo dengan cara memaksa mereka membuat surat pernyataan mendukung calin gubernur petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), serta cabup petahana Wajo, Andi Burhanuddin Unru merupakan pola lama yang jauh dari etika politik demokrasi yang baik di Indonesia maupun Sulsel pada khususnya.  
Ketua DPD PAN Wajo, Amran Mahmud yang dimintai komentarnya menegaskan bahwa mobilisasi PNS di Wajo jelas merupakan pola lama yang dilakukan eksekutif. Ini sangat tidak cocok dengan budaya demokrasi yang sehat. "Saya minta dan berharap janganlah kita menggunakan cara-cara atau pola lama dalam berdemokrasi. Mari kita berdemokrasi dengan cara sehat dan tidak melanggar dan menciderai proses demokrasi yang ada," jelas Amran, Kamis, 2 Agustus.
Wakil Bupati Wajo ini mengakui kalau pihaknya juga mendengar adanya upaya PNS di daerahnya diminta untuk membuat surat pernyataan mendukung cagub dan cabup tertentu. "Kalau sekadar mendengar ya saya sering dengan di sekretariat ada seperti itu. Tapi kalau melihat langsung bagaimana surat pernyataan itu saya tidak pernah dapatkan. Saya baru lihat setelah ada dimuat di media," kata urai Amran.
Amran yang bakal menjadi penantan petahana di pemilukada Wajo ini, berharap agar pejabat dan PNS di Wajo tidak memperalat atau diperalat oleh atasan. Pasalnya, aparat dan PNS tugas utamanya adalah melayani kepentingan publik di Wajo dengan tetap bekerja dan berkarya dengan baik.
Di era demokrasi sekarang ini, Amran menyebutkan bahwa calon kepala daerah bukan masanya untuk mengandalkan dan memobilisasi PNS untuk mempertahankan kekuasaan, tapi bagaimana calon tersebut menjual program kepada masyarakat. "Saatnya kita jual program dan menjaga koridor demokrasi ini tetap berjalan sesuai aturan yang ada," imbuh Amran.
Amran mendukung upaya yang dilakukan Panwaslu Wajo maupun Bawaslu melakukan investigasi atas adanya indikasi mobilisasi PNS di pemerintahannya. Dia pun menangih janji Bawaslu dan Panwaslu untuk bertindak tegas dalam menindak mobilisasi PNS tersebut.
Sebelumnya, Panwaslu Sulsel sudah berjanji akan memberikan tindak tegas kepada pihak yang melakukan mobilisasi PNS mendukung Sayang di pilgub Sulsel maupun A Bur di pemilukada Wajo. Begitu juga akan menindak PNS yang tidak netral dalam pemilukada. (hamsah umar)