Soal Kemiskinan, Demokrat-PKS Serang Sayang

MAKASSAR, FAJAR--Klaim gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional, tidak selarah dengan penurunan angka kemiskinan.
    Ini menjadi asumsi Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS Sulsel yang tergambar dari pemandangan fraksi soal ranperda penanganan kemiskinan saat paripurna Kamis, 12 April. Kedua fraksi ini menyerang pemprov Sulsel yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
    Baik PKS dan Demokrat sama-sama menyoal tidak adanya keselarasan antara peningkatan ekonomi dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini dipandang Demokrat bahwa membaiknya ekonomi Sulsel selama ini sekadar dinikmati masyarakat ekonomi menengah ke atas sementara warga miskin tetap tidak menikmatinya.
    "Padahal dana pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi kecil menengah digelontorkan cukup besar sebesar Rp17 triliun, tapi realisasinya tidak mencapai hasil yang diinginkan masyarakat Sulsel," kata Airin Nizar, juru bicara Fraksi Demokrat.
    Demokrat pada dasarnya mengapresiasi pembangunan ekonomi Sulsel yang sangat menggembirakan dimana berada di atas rata-rata nasional. Cuma partai ini sangat menyayangkan karena tidak selaras dengan penurunan angka kemiskinan di Sulsel. Partai ini melihat angka kemiskinan di Sulsel masih sangat tinggi.         
    Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Jafar Sodding tidak mau kalah dalam menyerang pemprov Sulsel. Yang membuat partai berbasis Islam yang punya konsistensi memperjuangkan kepentingan masyarakat ini, karena Sulsel berdasar data Bappenas tidak masuk 16 besar provinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan penduduknya. Padahal provinsi seperti Sulsel, Papua, Papua Barat, Maluku, Aceh dan beberapa provinsi lainnya berada di jajaran itu.
    Mestinya, ketika ekonomi berhasil ditingkatkan angka penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan, belum lagi alokasi anggaran untuk usaha kecil menengah juga sangat besar. "Ini yang jadi pertanyaan besar. Ekonomi diklaim berhasil meningkat tapi masyarakatnya banyak yang miskin," tandas Jafar Sodding.
    Mendapat kritikan itu, Syahrul maupun Agus menandaskan bahwa angka kemiskinan di Sulsel pada dasarnya turun drastis. Dalam satu tahun saja yakni 2010-2011, penurunan angka kemiskinan mencapai 8,16 persen. "Tidak mungkin ekonomi naik kalau tidak ada korelasi penurunan kemiskinan. Angka kemiskinan kita di Sulsel saat ini bahkan di bawah 10 persen," tandas Syahrul.
    Kendati begitu, Syahrul tetap berharap apa yang disampaikan perwakilan partai di DPRD Sulsel mengenai gambaran kemiskinan di Sulsel, tetap jadi perhatian dia dan akan menjadi cambuk dalam membangun Sulsel lebih baik ke depan.
    Agus menambahkan, data mengenai kondisi penurunan kemiskinan yang dimiliki Demokrat atau PKS bisa jadi bukan gambaran saat ini, tapi bisa jadi data 2010. "Dalam satu tahun ini saja angka kemiskinan kita turun 80 ribu lebih," tandas Agus. (hamsah umar)   

Rudiyanto Bukan Sekadar Pemecah Suara

MAKASSAR, FAJAR--Tidak diunggulkan dibanding Syahrul Yasin Limpo dan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa banyak diisukan sekadar tampil sebagai pemecah suara di pilgub Sulsel 2013.
    Keseriusan Rudi-sapaan akrab Rudiyanto bertarung di pilgub Sulsel memang belum begitu tampak di tengah masyarakat, kendati sejumlah baliho berukuran besar sudah mulai bertebaran di Makassar. Bupati Sinjai dua periode ini memang memilih bekerja secara perlahan dengan semangat cukup tinggi akan bertarung di pilgub Sulsel.
    Bahkan, mantan pengacara ini bakal menyiapkan kejutan mengenai kepastiannya bertarung di pilgub Sulsel, termasuk partai yang bakal mengusungnya. "Tunggulah, teman-teman nanti akan melihat sesuatu yang tidak pernah anda prediksi misalnya saja partai yang akan mendukung," kata politisi Gerindra Sulsel, Chalik Suang, Kamis, 12 April.
    Tim Rudi lainnya, A Sugiarti Mangun Karim menandaskan komunikasi Rudi dengan partai politik yang didekati tidak hanya dilakukan di tingkat DPW/DPD tapi juga DPP. Komunikasi yang dibangun selaras dengan DPP untuk memastikan apa yang diinginkan tingkat DPW dan DPP selaras.
    "Semua partai yang sampai saat ini belum memiliki sikap resmi mendukung calin gubernur tertentu kita tetap dekati. Salah satu partai yang kita utamakan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," tandas Sugiarti.
    Sugiarti mengaku masih sangat bebas memilih partai di Sulsel termasuk pemilik kursi di DPRD Sulsel. Pasalnya sampai saat ini baru beberapa partai yang sudah menentukan sikap mendukung calon tertentu. Makanya, dengan PKS misalnya kendati sudah ada kecenderungan PKS berkoalisi dengan cagub tertentu, Rudi tidak ingin terpengaruh dengan opini tersebut.
    Rudi selama ini tidak menampakkan kerja politiknya karena tidak ingin gegabah. "Kita tidak gegabah dalam bekerja. Dan saya mau tegaskan bahwa Rudiyanto maju di pilgub Sulsel tidak sekadar mau jadi pemecah ombak, tapi kita bertarung untuk menang. Kalau cuma mau jadi pemecah suara, kenapa harus cape-cape bekerja," tandas Sugiarti.
    Sugiarti tidak ingin disebut jagoannya sedikit ragu menatap pilgub Sulsel. Kesan bahwa bupati Sinjai ini ragu bertarung tercermin dari keinginan kuat Rudiyanto untuk maju mendampingi Syahrul. "DPP memang tegaskan harus maju sebagai cagub, tapi Rudiyanto juga harus melihat realitas masyarakat Sulsel apakah diinginkan cagub atau cawagub. Tapi bukan berarti itu adalah keraguan," tegas Sugiarti. (hamsah umar)                 

DPP Hanura Ambilalih Musdalub Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Konflik internal Hanura Sulsel yang sangat kompleks membuat DPP Hanura hati-hati mengenai musyawarah daerah luar biasa (musdalub). DPP Hanura pun memutuskan mengambil alih pelaksanaan musdalub DPD Hanura Sulsel.
    Keputusan Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto mengambil alih musdalub ini agar penyelesaian konflik Hanura Sulsel betul-betul berjalan dengan baikm, sehingga tidak ada lagi konflik setelah musdalub berakhir. Kebijakan DPP mengambilalih pelaksanaan musdalub Sulsel ini diputuskan setelah pelaksana tugas (plt) Hanura Sulsel memberikan laporan hasil konsolidasi dengan 24 DPC se-Sulsel.
    Plt Hanura Sulsel Selasa lalu memang baru saja menemui DPP membawa hasil konsolidasi dan keinginan DPC-DPC di Sulsel. Setelah melihat laporan yang ada, DPP kemudian memutuskan untuk mengambilalih pelaksanaan musdalub. Kendati jadwal dan tempatnya belum ditentukan kapan akan dilaksanakan.
    Saat plt DPD Hanura Sulsel melakukan koordinasi dengan DPP, plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase dihadapi langsung Ketua DPP Hanura Wiranto dan Ketua Bidang Organisasi, Jafar Badjeber di ruang kerja Wiranto.
    Amrullah menjelaskan, dalam pertemuan itu, setidaknya ada empat poin yang menjadi pengarahan Wiranto. "Untuk agenda musdalub, dilakukan langsung oleh DPP baik soal jadwal dan tempatnya. Jadi wacana musdalub semuanya ditentukan Ketua Umum," kata Amrullah Pase, Kamis, 12 April.
    Sambil menunggu agenda musdalub dari DPP Hanura itu, plt tetap diinstruksikan untuk melakukan konsolidasi partai utamanya dalam menjalankan tugas dan visi partai agar berjalan efektif dan tetap menjaga kestabilan organisasi.
    Sedang untuk penyelesaian musda lanjutan DPC Hanura Makassar, DPP mengamanahkan kepada plt Hanura Sulsel atas nama DPP untuk melakukan musda lanjutan paling lambat 30 hari setelah instruksi diterima. 
    Adapun agenda pilgub Sulsel utamanya penjaringan calon gubernur yang sudah berjalan, DPP merestui dan meminta plt Hanura Sulsel untuk melakukan proses penjaringan cagub, survei, hingga pemaparan visi misa cagub-cawagub. "Kalau proses ini sudah kita lakukan baru kita diminta lagi untuk memberikan laporan," tandas Amrullah Pase.
    Sebelumnya, beberapa desakan DPC Hanura se-Sulsel untuk segera melakukan musdalub bisa secepatnya dilakukan. Namun dengan keputusan DPP mengambilalih agenda musdalub ini, kader Hanura yang menginginkan segera dilakukan musdalub mesti harus menyampaikan langsung desakan ke DPP.    (hamsah umar)                               

Ferry Latuperissa Sesalkan Pernyataan Iqbal

MAKASSAR, FAJAR--Polemik soal isu pencopotan sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni menimbulkan polemik baru di internal kader PDIP Sulsel. Kader mengaku bigung dengan pernyataan Ketua Bappilu PDIP Sulsel, Iqbal Arifin.
    Klarifikasi yang disampaikan Iqbal bukannya membuat polemik mencair, justru melahirkan pertentangan baru di kader PDIP Sulsel. Statement yang disampaikan Iqbal terkesan tidak benar bahkan coba menyembunyikan informasi yang sebenarnya.
    "Saya tidak katakan Iqbal berbohong, tapi apa yang disampaikan itu membuat kader PDIP tambah bingung. Yang namanya keputusan kolektif kolegian itu adalah semua pengurus tahu, jadi kalau dia katakan tidak tahu itu bukan disebut keputusan kolektif kolegial. Jangan lempar batu sembunyi tangan," tandas kader senior PDIP Sulsel, Ferry Latuperissa, Rabu, 11 April.
    Sebelumnya, Iqbal memang memberikan keterangan pers mengenai isu pencopotan Rudy, yang disebutnya hanya sebatas reposisi pengurus. Namun disitu disebutkan bahwa siapa pengganti dan kemana Rudi akan ditempatkan Iqbal mengaku tidak tahu, begitu juga siapa saja pengurus yang akan direposisi.
    Ferry sangat menyayangkan ulah pengurus DPD PDIP Sulsel yang memilih berpolemik melalui media, terlebih lagi menjadi konsumsi publik. Ferry mengaku berang dengan statement yang disampaikan DPD PDIP Sulsel terkait isu pencopotan tersebut.
    Makanya, sebagai kader PDIP dia minta partai berlambang moncong putih ini mencari tahu siapa kader yang membuat polemik di media. "Tidak mungkin muncul di media kalau tidak ada kader yang ngomong. Jadi saya minta DPD mencari tahu itu. Kalau perlu kader tersebut diberi sanksi karena sudah membuat polemik," tandas Ferry.
    Kader yang dikenal dekat dengan Ketua DPD PDIP Sulsel, HZB Palaguna ini berharap agar mekanisme partai dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak perlu ada konflik yang terjadi di tengah pengurus. (hamsah umar)

Abaikan JK, Ancaman Bagi Kubu Syahrul

MAKASSAR, FAJAR--Keputusan DPD Golkar Sulsel mengabaikan ketokohan dan kharisma Jusuf Kalla (JK), dengan tidak memunculkan namanya sebagai calon presiden Golkar bakal berimplikasi negatif bagi kubu Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel 2013 mendatang.
    Sosok JK sebagai tokoh Sulsel menjadi alasan kuat suara Golkar di pilgub Sulsel bakal berpengaruh. Apalagi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baik tingkat DPW Sulsel maupun DPP sudah memunculkan JK sebagai capres di partai berlambang Kakbah ini. Ketika Ical dan JK diduelkan di Golkar baik melalui konvensi maupun survei, Ical--begitu Aburizal Bakrie akrab disapa bakal dikalahkan JK.
    Pengamat Politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menyatakan sikap Golkar Sulsel yang hanya memunculkan nama Ical sebagai capres Golkar tanpa memperhitungkan JK bisa berdampak buruk di kubu Golkar termasuk di pilgub. "Suara Golkar bisa menurun. Bagaimanapun bagi masyarakat Sulsel, JK adalah sosok legenda yang masih diinginkan jadi presiden," kata Firdaus.
    Mestinya, Golkar Sulsel realistis terhadap sosok JK yang juga masih bagian dari Golkar, terlebih lagi kader senior Golkar, Akbar Tandjung sudah lebih awal memberi sinyal kepada JK.  Masyarakat Sulsel bisa mengukur kinerja JK tidak tidak sekadar pernyataan tapi tindakan nyata.
    "Golkar Sulsel mestinya memunculkan nama JK sebagai capres dari Golkar, dan menjadikan penilaian Syafii Maarif bahwa JK The Real President," tandas Firdaus.
    Penilaian yang sama disampaikan pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah. Dalam demokrasi ketokohan dan kharisma menjadi modal utama memenangkan pertarungan, sementara organisasi seperti partai berada pada urutan kedua. "Ketokohan dan kharisma itu yang dimiliki JK, sementara Ical tergambar di masyarakat sebagai sosok yang banyak kasus," kata Hasrullah.
    Jika dibanding-bandingnya, JK bisa menjadi faktor penentu bagi Golkar pada pilpres 2014 mendatang.  Bahkan kalau JK maju melalui partai lain seperti PPP dan partai lain, ini menjadi ketakutan Golkar yang sesungguhnya. Makanya ada manuver yang dilakukan kubu Ical yang terkesan kekirian.
    Di skala Sulsel, JK tidak sekadar jadi lambang bagi masyarakat Sulsel tapi memiliki ikatan emosional. Sehingga ketika Golkar Sulsel berani abaikan JK, antipati warga Sulsel terhadap partai ini bisa saja muncul apalagi mereka yang selama ini inginkan JK menjadi presiden.
    Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem menyatakan bahwa wacana mengenai capres Golkar masih akan dibahas rapimnas Golkar mendatang. Makanya dia menepis kalau Golkar Sulsel mengabaikan sosok JK. "Tidak seperti itu, ini kan masih akan berproses di rapimnas," tandas Roem.
    Ketua DPD Golkar Maros, Husain Rasul terpisah berpendapat pleno dukungan Golkar Sulsel terhadap Ical bukan berarti sudah sepenuhnya mencapreskan Ical. "Saya kira tetap terbuka kepada tokoh lain. Apalagi persoalan capres itu dibahas di rapimnas," tandas Husain.
    Hasil rapimnas ini akan ditindaklanjuti Golkar daerah dalam bentuk rapimda, tapi sebatas mempertegas dukungan. "Tapi suara kita tetap ada. Yang pasti apapun yang jadi keputusan, Golkar di daerah akan selalu solid," tandas Husain. (hamsah umar)