Dewi YL Tak Pengaruhi Golkar-PKS

MAKASSAR, FAJAR--Munculnya nama politisi Hanura Sulsel, Dewi Yasin Limpo yang akan meramaikan pilwalkot Makassar 2013, belum merisaukan partai besar yang punya banyak kader akan maju. Kehadiran Dewi YL wujud dari momentum terbaik mencalonkan diri di Makassar.
    "Pilwalkot Makassar 2013 nanti memang merupakan momentum bagi tokoh di Makassar untuk mencalonkan diri. Karena di sini tidak ada figur yang dominan, karena tidak ada incumbent yang akan dilawan," kata Ketua DPD PKS Makassar, Irwan ST, Rabu, 29 Februari.
    Bagi Irwan, semua tokoh yang maju di pilwalkot Makassar nantinya memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pilwalkot. Semua figur yang ada saat ini kata dia punya modal, dikenal, tokoh, belum lagi dukungan partai politik yang sudah mengakar. Bahkan, figur baru yang akan muncul ke depan masih akan ada.
    "Bagi PKS, saya kira tidak ada masalah kalau ada figur yang muncul seperti Dewi YL. Saya kira tidak terlalu mempengaruhi PKS di pilwalkot. Memang munculnya figur-figur baru ini harus membuat kandidat yang sudah ada harus benar-benar siap berkompetisi," kata Irwan.
    Pasalnya, yang akan menentukan siapa yang akan tampil sebagai wali kota nantiny adalah masyarakat sendiri. Adapun peluang berkoalisi, PKS kata dia siap berkoalisi dengan siapa saja figur yang ada di Makassar. "Siapapun yang serius komunikasi dengan PKS, kita buka ruang," katanya.
    Sementara Wakil Bendahara DPD Golkar Sulsel, Yusuf Gunco menyatakan bahwa figur yang muncul di Makassar ini tentu akan memengaruhi warna pilwalkot Makassar. "Dan itu memang layak memimpin Makassar termasuk Dewi YL. Tapi Golkar saya kira tidak terpengaruh, karena partai kami sudah menyiapkan kader terbaiknya," kata Yusuf Gunco. (hamsah umar)

Tahir Kasnawi: Rudiyanto Butuh Keseriusan

MAKASSAR, FAJAR--Pengamat politik Unhas, Prof Tahir Kasnawi mengungkap keinginan Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa maju sebagai calon gubernur Sulsel 2013 masih dibutuhkan sikap lebih serius, dan tidak terkontaminasi antara keinginan mendampingi Syahrul Yasin Limpo.
    Penilaian ini menyusul pernyataan Rudi--sapaan akrab Rudiyanto Asapa untuk menantang SYL saat perayaah HUT Sinjai Senin lalu. Di tempat itu, Rudi sempat minta restu SYL dan menyatakan siap berduel dengan calon incumbent tersebut.
    Sikap Rudi yang mulai tegas jelang pilgub ini dinilai sebagai hal wajar, apalagi kapasitas dia sebagai bupati Sinjai dua periode cukup berhasil dengan berbagai program pro rakyat. "Rudi pasti merasa punya kompetensi tinggi untuk mempromosikan jabatan  lebih tinggi, dan itu sangat terbuka menurut saya," kata Tahir Kasnawi.
    Kasnawi tidak melihat adanya kekecewaan Rudi terhadap SYL, terkait keinginan menjadi wakil gubernur seperti yang berkembang selama ini. "Itu lebih karena Rudiyanto sudah melihat sinyal dari SYL bahwa kemungkinannya dipilih mendampinginya tidak ada. Tentu Rudiyanto sudah menangkap sinyal karena sudah melakukan pertemuan," kata Tahir Kasnawi.  
    Apalagi menurut dia, Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto memang sudah sejak awal mengintruksikan mantan pengacara ini maju sebagai calon gubernur. Kendati belakangan ada pandangan sendiri dan menyatakan kesediaannya mendampingi Syahrul.
    "Sekarang ada lagi titik balik untuk tetap maju sebagai cagub. Sebagai orang berkapasitas dia tentu akan maju sendiri. Apalagi sejak awal mereka sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik," tambahnya.
    Sementara mantan bupati Lutra, Luthfi A Mukty yang disebut akan mendampingi Rudiyanto dianggap Tahir Kasnawi belum memperlihatkan keseriusan. "Selama ini dia kelihatan serius, tapi saat ini sepertinya tidak ada lagi keseriusan. Padahal kalau benar mau maju, harus memperlihatkan keseriusan," katanya.
    Sebelumnya, pengamat politik UIN, Firdaus Muhammad menilai bahwa figur Rudiyanto Asapa tidak bisa disangsikan sebagai calon gubernur Sulsel. Selain memiliki pengalaman sebagai bupati dua periode, dia juga cukup sukses membangun Sinjai dengan melahirkan banyak program yang peduli kemasyarakatan. (hamsah umar)
                         

HIPKI: Tak Ada Dualisme Pengurus

MAKASSAR, FAJAR--DPC Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Makassar menegaskan kepengurusan HIPKI periode 2012-2016, tidak terjadi dualisme pengurus DPC HIPKI Makassar.
    Kendati selama ini kepengurusan HIPKI periode lalu yang diketuai Nirwan Hudri, tidak mengakui kepengurusan yang sah, namun pengurus HIPKI periode 2012-2016 menegaskan bahwa pengurus HIPKI yang dikomandoi A Ahmad Sukarno M Yusuf yang sah berdasarkan hasil musyawarah cabang luar biasa (muscalub).
    "Saya ingin tegaskan bahwa DPC HIPKI Makassar tidak ada dualisme pengurus, karena kami adalah pengurus yang sah setelah dilantik 1 Februari 2012 lalu," kata Ahmad dan pengurus HIPKI Makassar saat bertandang ke redaksi Harian FAJAR, Selasa, 28 Februari.
    Penegasan bahwa kepengurusan HIPKI periode ini sah ini dilakukan mengingat pengurus HIPKI periode lalu, terkesan belum mengakui pengurus saat ini bahkan mengklaim masih sebagai pengurus HIPKI Makassar. Kondisi ini membuat anggota HIPKI yang berkisar 350 anggota dibuat bingung dengan adanya kesan dualisme. HIPKI juga meminta oknum pejabat Diknas tidak berpihak kepada pihak yang tidak sejalan dengan HIPKI saat ini. 
    "Saya mengajak semua anggota HIPKI Makassar untuk merapat ke pengurusan periode 2012-2016. Jangan diperdaya atau dipolitisasi oleh oknum tertentu yang tidak mau mengakui kepengurusan kita," tambah Ahmad.
    Sementara terhadap anggota yang tidak mau menganggap kepengurusan saat ini sah, untuk menempuh penyelesaian sesuai mekanisme organisasi tidak melakukan provokasi terhadap anggota. "Silahkan persoalkan ke DPD HIPKI Sulsel kalau tidak terima, karena dia yang telah melantik dan memberi SK kepada kita," kata Ahmad.
    Pengurus HIPKI Makassar, Nurlina Heva Bahri menambahkan, ulah anggota HIPKI yang melihat seakan-akan HIPKI Makassar tidak sah dinilai sebagai bentuk provokasi yang tidak bertanggung jawab. "Padahal pelantikan kami dilakukan DPD dan dihadiri Diknas dan DPRD Makassar," kata Nurlina. (hamsah umar)
                                                       

KPU Takalar Melunak

*Beri Sinyal Penundaan Pemilukada

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar mulai memberikan sinyal setuju menunda pemilukada Takalar dari Juli ke September. Sinyal tersebut setelah melakukan konsultasi dengan Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Selasa, 28 Februari.
    Salah satu yang membuat KPU memberi sinyal pemilukada ditunda adalah berdasar hasil rapat koordinasi KPU Takalar dengan bupati Takalar yang dihadiri unsur Muspida Senin lalu. Dimana dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa anggaran pemilukada Takalar disiapkan bertahap dan baru akan dipenuhi seluruhnya pada Juli-Agustus 2012.
    Juga DP4 baru bisa disiapkan oleh pemkab dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar pada akhir Maret mendatang, dengan alasan pemekaran dan banyaknya warga yang ambil kartu kuning. Tidak kalah pentingnya adalah surat resmi Bupati Takalar Nomor 200/486/Pol tertanggal 27 Februari, yang meminta pemilukada diundur ke September.
    Adanya surat resmi dari bupati ke KPU ini, membuat KPU  memutuskan untuk melakukan koordinasi lebih  lanjut ke KPU Pusat dan Kemendagri. "Setelah kita konsultasi dengan KPU Sulsel, kita putuskan untuk berkonsultasi dengan pusat dan Kemendagri mengenai mekanisme penundaan jadwal pemilukada supaya tidak cacat hukum," ujar Ketua KPU Takalar, Faizal Amir.
    Dia pun berharap, pemkab dan DPRD Takalar bersama-sama ke KPU dan Kemendagri mengonsultasikan wacana  penundaan pemilukada Takalar. KPU berencana ke Jakarta pada Kamis mendatang. "Dari hasil konsultasi di pusat ini baru kita akan menentukan apakah pemilukada Takalar ditunda atau tidak," tambah Faizal.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menambahkan bahwa KPU Takalar harus tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada, yang mana pemilukada dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan dan gangguan lainnya. Gangguan lain dimaksud salah satunya penundaan penetapan APBD atau penundaan pencairan anggaran.
    "Adapun mekanisme penundaan pemilukada harus diajukan gubernur melalui pimpinan DPRD ke Kemendagri atas usul KPU," kata Jayadi.
    Namun sebelum ada usulan dari KPU Takalar untuk dilakukan penundaan pemilukada, KPU kata Jayadi memang harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU pusat dan Kemendagri, untuk memastikan proses penundaan pemilukada Takalar tidak cacat hukum.
    "Yang pasti, KPU tidak ada kepentingan menunda atau tidak menunda proses pemilukada Takalar. Apa yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilukada semuanya untuk kepentingan masyarakat," tegas Jayadi. (hamsah umar)                  

Ilham Bujuk PKB Koalisi Semangat Baru

MAKASSAR, FAJAR--Calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin yang berpasangan dengan anggota DPD asal Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar mulai terang-terangan terhadap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Saat hadir dalam pembukaan musyawarah kerja wilayah (mukerwil) PKB Sulsel di Wisma Kalla, Selasa, 28 Maret, Ilham membujuk PKB Sulsel berkoalisi dengan Semangat Baru Sulsel. "Kami berharap saya menjadi bagian PKB, karena itu saya harapkan dukungan PKB bersama dukung Semangat Baru Sulsel," ujar Ilham disambut riuh kader PKB.
    Sebagai partai yang memiliki tujuan utamanya pilgub Sulsel 2013, Ilham menyatakan bahwa yang menjadi tantangan PKB adalah bagaimana menyakinkan masyarakat melalui kerja-kerja politik yang terarah.
    Menghadapi pilgub Sulsel 2013, PKB Sulsel memang condong ke figur Ilham-Aziz. Bahkan saat akan memberikan sambutan, sejumlah kader PKB menyebut Ilham sebagai gubernur. "Saya tentu sangat apresiasi sikap PKB yang ternyata begitu merespons baik saya. Respons ini tentu kita harapkan berlanjut menjadi koalisi," kata Ilham.
    Mukerwil PKB Sulsel yang dirangkaikan pelantikan pengurus 17 DPC se-Sulsel ini dibuka Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB, Syaifullah Maksum. Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar yang tadinya dijadwalkan hadir batal karena ada agenda rapat lebih penting dengan menteri di Jakarta.
    Meski tanpa kehadiran Muhaimin, Syaifullah tetap menyemangati kader PKB Sulsel untuk tetap bekerja utamanya dalam rangka pemenangan pemilu 2014, termasuk pilgub dan  pemilukada. Hal ini bisa dilalui dengan memastikan struktur partai harus eksis dan bersemangat untuk hadir di tengah masyarakat, merekrut kader utamanya caleg terbaik, serta merumuskan program cerdas.
    "PKB tidak boleh salah menjual program politik di masyarakat. Kita juga harus konsentrasi pada basis utama PKB seperti pesantren. Kita patut bersyukur karena survei LSI dan JSIS menempatkan PKB pada urutan empat," imbuh Syaifullah.
    Syaifullah berharap, PKB Sulsel tetap  memelihara pemilih fanatik PKB, karena pemilih fanatik inilah yang menjadi andalan PKB di kancah perpolitikan nasional.
    Ketua DPW PKB Sulsel, Abu Djaropi menambahkan selain struktur PKB yang harus bersemangat, peran  Garda Bangsa PKB dan perempuan PKB sebagai organisasi saya harus mengambil peran dalam pemenangan pemilu di Sulsel.
    "Kita saat ini memiliki 20 kursi di Sulsel. Dengan kondisi pengurus yang saat ini lengkap, pada pemilu 2014 nanti kita berharap target 3 kursi DPR, 7 kursi DPRD provinsi dan 50 kursi DPRD kabupaten/kota harus terpenuhi," imbuh Abu Djaropi. (hamsah umar)