Warga Minta Jatah Penerimaan Prajurit TNI

*Catatan dari di Perbatasan Indonesia-Filipina (4-selesai)

KEBERADAAN prajurit TNI di pulai terluar Indonesia cukup menarik kecintaan dan perhatian masyarakat. Sebagai wujud kecintaan terhadap korps TNI ini, warga minta diberi jatah pada setiap penerimaan TNI di wilayah Kodam VII/Wirabuana.

HAMSAH, MIANGAS-MARORE

KUNJUNGAN Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal Muhammad Nizam bersama sejumlah perwira ke enam pulau terluar Indonesia, menjadi momen yang tidak disia-siakan oleh warga yang hidup di wilayah perbatasan ini. Selain berharap peran TNI khususnya Kodam VII/Wirabuana memperjuangkan kepentingan masyarakat, mereka juga berharap setiap tahun ada warga pulau yang diterima masuk sebagai prajurit TNI.

Pekan lalu, Nizam dan sejumlah rombongan memang melakukan kunjungan khusus ke Miangas, Matutang, Tinakareng, Kawaluso, Marampit, dan Marore. Kunjungan ini sekaligus melakukan pergantian prajurit TNI yang selama ini bertugas di wilayah perbatasan.

Salah seorang warga Marampit, John Sarandan mengatakan bahwa selama ini sudah ada beberapa lulusan SMA dan SMP yang mengikuti seleksi penerimaan TNI, namun belum ada yang diterima menjadi prajurit TNI. "Dibading di kepolisian, warga di sini sudah ada yang lolos sebagai polisi, tapi anggota TNI belum ada," kata John.

Sekretaris Camat Marampit, Robi Sesube juga berharap jatah penerimaan TNI untuk warga pulau. Paling tidak, menjadi prajurit TNI menjadi harapan yang baik bagi generasi muda, apalagi akses pendidikan di pulau terluar ini sangat terbatas. Sekolah terdekat hanya sampai  SMA, itu pun masih harus mengarungi laut yang jauh. Pasalnya tidak semua pulau memiliki sekolah hingga tingkat SMA.

"Kami harap lulusan SMA dari pulau terluar ini diberi jatah penerimaan prajurit TNI. Karena sepengetahuan saya yang mendaftar TNI selama ini tidak pernah ada yang diterima," kata Robi.

Aspirasi yang sama disampaikan warga pulau Kawaluso dan pulau terluar lainnya. Menurut mereka, kalau TNI memiliki kepedulian terhadap masyarakat di perbatasan, semestinya ada perhatian terhadap generasi muda agar kehidupan keluarga mereka bisa berubah, dan tidak sekadar mengandalkan kehidupan yang bersumber dari nelayan maupun sebagai petani.

"Ada baiknya kalau TNI memberi generasi muda kami jatah penerimaan anggota TNI. Jangan yang kita dengan hanya di pulau lain yang ada warganya jadi TNI, sementara di sini tidak ada," kata Tresio Nevi Makadompis.

Harapan besar warga agar generasinya ada yang diterima menjadi anggota TNI ini, punya banyak alasan. Salah satunya adalah agar generasi di perbatasan ini bisa terlibat langsung dalam menjaga keutuhan NKRI, apalagi jika nantinya ditempatkan di kampung halaman sendiri.

Panglima Kodam VII/Wirabuana, Mayor Jenderal Muhammad Nizam menyambut baik harapan warga untuk menjadi bagian dari TNI. Makanya, pihak koramil maupun komandan pos yang tugas di pulau tersebut menginventarisir pemuda yang sudah tamat SMA. "Kalau sepanjang memenuhi syarat seperti tinggi badan dan kesehatan, saya kira akan akan memberikan perhatian," kata Nizam.

Yang menjadi masalah selama ini kata dia, karena kondisi kesehatan masyarakat yang berasal dari pedesaan atau pulau kurang memenuhi syarat menjadi prajurit TNI. Salah satu yang banyak bermasalah adalah persoalan jantung dan bagian vital lainnya.

"Makanya, kesehatan menjadi hal yang sangat kita perhatikan. Kalau kesehatannya kurang bagus, itu bisa membuat fatal bagi diri sendiri. Kita ketahui bahwa latihan prajurit TNI itu sangat berat. Karena itu kesehatan harus benar-benar diperhatikan," kata Nizam.

Kepada warga, Nizam berharap agar generasi muda utamanya yang akan tamat SMA diberi pembinaan dengan baik, untuk menjaga kesehatan utamanya menghindari mengonsumsi minuman keras (miras). Dia mengungkap, kalau ada generasi muda yang sering meminum miras di masa remaja, akan ketahuan saat menjalani tes penerimaan TNI. "Miras itu merusak kesehatan. Mari kita bina anak-anak untuk menghindari konsumsi miras, sehingga  peluang untuk kita terima jadi TNI terbuka," katanya.

Selain persoalan miras, pangdam juga mengimbau agar perilaku tidak sehat seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba juga dihindari. "Peran orang tua di sini diperlukan bagaimana mengarahkan anaknya untuk lebih baik. Menjadi panglima seperti saya tidak perlu anak panglima. Saya sendiri berasal dari keluarga petani," kata Nizam. (**)        

           

            

           

Polisi Akan Periksa Presdir Mutiara Property

MAKASSAR, FAJAR--Penyidik Polrestabes Makassar mulai hari ini, Jumat, 9 Desember akan mengintensifkan pemeriksaan saksi terkait ambruknya tembok perumahan elit The Mutiara. Sedikitnya, 11 orang dijadwalkan diperiksa hingga Senin, 11 Desember.

Dari sejumlah saksi yang diagendakan diperiksa penyidik Polrestabes itu, nama Presiden Direktur Mutiara Property, Kiplongang Akemah alias Along, juga akan dimintai keterangan penyidik. Bos perumahan elit The Mutiara ini akan diperiksa sebagai pengembang di lokasi bencana yang mengakibatkan delapan warga meninggal dunia.

"Surat panggilan pemeriksaan sudah kita layangkan kepada 11 orang yang kita jadwalkan mulai besok. Saksi yang kita periksa ini mulai warga, buruh bangunan, kontraktor hingga pemilik The Mutiara," kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Himawan Sugeha.

Pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik Polrestabes Makassar ini yang pertama kalinya sejak kasus ini diambil alih dari Polsekta Panakkukang. Sebelumnya, Polsekta Panakkukang sudah mengintrogasi empat orang dari pihak pengembang serta dua orang dari warga.

Sementara itu, setelah tim ahli Unhas melakukan penelitian di lokasi ambruknya tembok The Mutiara,  giliran petugas Indonesia Automatic Fiingerprint Identification System (Inafis) Polda Sulsel yang melakukan pengecekan di lokasi, termasuk melakukan pengukuran panjang tembok yang ambruk  maupun yang masih utuh. Menariknya, puluhan meter tembok yang masih itu dikabarkan tidak berpondasi.

Himawan menambahkan bahwa pihaknya sejauh ini belum bisa menyimpulkan pihak yang dianggap bertanggung jawab, atau yang bisa dijadikan tersangka dalam kasus ini. Pasalnya, proses pemeriksaan dan penyidikan masih dilakukan penyidik.

Sebelumnya, Project Manager The Mutiara, Ariduto Wibowo mengatakan ambruknya tembok setinggi tujuh meter ini, murni karena faktor cuaca. Dia berkelik kalau pembangunan tembok tersebut sudah sesuai konstruksi. (hamsah umar)          

Pelaku Balap Liar Tabrak Polisi

MAKASSAR, FAJAR--Anggota Polsekta Mamajang, Bripka M Rais menjadi korban lakalantas, Kamis, 8 Desember dini hari. Korban ditabrak pelaku balap liar di Jalan Veteran Selatan saat anggota polisi ini melakukan patroli pengamanan balapan liar.

Peristiwa lakalantas ini terjadi tepat di depan RS Bersalin Ibu dan Anak Khadijah. Akibatnya, korban maupu pelaku balap liar sama-sama menderita luka akibat kecelakaan itu.

Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Muh Hidayat menyebutkan bahwa anggota polisi yang ditabrak itu mengalami luka cukup serius. Satu gigi korban tanggal, bibir robek, kepala bagian belakang bocor. Bahkan beberapa saat setelah kejadian ini, korban tidak sadarkan diri akibat kerasnya benturan kendaraan pelaku balap liar tersebut. Sementara saat menyadarkan diri, anggota polisi ini dikabarkan sempat muntah-muntah.

Adapun warga yang menabrak anggota polisi ini diketahui bernama Yusran (19), salah seorang warga Jalan Rappocini Makassar. Pelaku penabrak polisi ini mengalami luka pada dahi, lutut lecet, siku lecet dirawat di RS Bhayangara Makassar.

Hidayat berharap, kasus laka lantas yang dialami anggota Polsekta Mamajang saat melakukan pengamanan balapan liar di jalan Veteran Selatan ini, tidak berulang ke depan. Dia berharap, peran orang tua agar mengawasi anaknya dalam penggunaan sepeda motor apalagi ketika akan keluar malam hari. "Semoga tidak ada lagi korban akibat aksi balap liar," kata Hidayat.

Selain itu, Hidayat berharap sanksi terhadap pelaku balap liar maupun yang melakukan pelanggaran lalu lintas di daerah ini, bisa lebih tegas utamanya pemberian denda saat harus diproses melalui pengadilan. Paling tidak, pemberlakukan denda maksimal hingga Rp3 juta, diharapkan mampu membuat efek jera bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas di daerah ini. (hamsah umar)

       

Peringati Anti Korupsi, 1.500 Personil Disiagakan

MAKASSAR, FAJAR--Peringatan hari anti korupsi Jumat, 9 Desember akan diwarnai aksi unjuk rasa di beberapa titik di Makassar. Mengantisipasi rencana demo massa ini, pihak Polrestabes Makassar akan menyiagakan sedikitnya 1.500 personil di kota Makassar. 

Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Hotman Sirait menegaskan bahwa pengamanan demonstrasi dalam rangka hari anti korupsi ini akan dilakukan pada titik-titik konsentrasi massa. Seperti kantor DPRD Makassar, DPRD Sulsel, Flyover, Mandala, kantor gubernur dan lokasi lain yang dijadikan pengunjukrasa berkumpul.

"Jumlah personil yang kita libatkan ini sudah termasuk yang ada di Polsekta, termasuk Dalmas. Tapi itu pun akan disesuaikan dengan kondisi yang ada  besok (hari ini). Kalau aksi mahasiswa berjalan tertib, saya kira kita juga tidak perlu turunkan Dalmas," kata Hotman.

Informasi yang diperoleh, jumlah pengunjukrasa yang akan turun melakukan demo memperingati hari anti korupsi mencapai seribuan orang. "Memang tidak ada yang melapor resmi kepada kita, tapi laporan intelijen mereka akan menggelar aksi tidak disatu tempat. Tapi berpencar-pencar," kata Hotman. 

Sementara mengatasi kemacetan lalu lintas itu, Hotman dan pihak Satlantas sudah melakukan koordinasi dalam rangka pengalihan arus lalu lintas jika terjadi kemacetan akibat demo mahasiswa. Para pengendara pun diharapkan mengambil jalan alternatif ketika terjadi kemacetan lalu lintas. 

"Kita berharap peringatan hari anti korupsi ini tidak sampai mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Kalau pun terjadi demikian, masyarakat kita imbau untuk mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan panjang," imbuh Wakasatlantas Polrestabes Makassar, Kompol Ismail Husein. 

Demo memperingati hari anti korupsi mulai dilakukan mahasiswa kemarin. Salah satunya dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Alauddin di depan kampus UIN Alauddin. Puluhan mahasiswa mendesak aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk sungguh-sungguh melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di daerah ini.

"Kejati Sulsel harus memperlihatkan keseriusannya mengusut dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi di wilayah ini, termasuk kasus dugaan penyelewengan anggaran di PTPN IV," kata Jenderal Lapangan, Kasim.  (hamsah umar)       

Lajur Cepat dan Lambat Diperkirakan 2012

MAKASSAR, FAJAR-- Penerapan lajur cepat dan lambat di Jalan AP Pettarani diperkirakan baru bisa efektif 2012. Asumsi itu karena infrastruktur dari penggunaan lajur cepat dan lambat itu, saat ini  baru mulai pemasangan oleh Dinas Prasarana Wilayah Sulsel.

Pemasangan pemisah untuk lajur cepat dan lambat ini sudah mulai dilakukan di depan kampus UNM, Clarion Hotel, dan sebelum Pasar Tamamaung dari arah Alauddin. Pemasangan pemisah itu dilakukan pihak terkait beberapa hari terakhir. Makanya, penerapan lajur cepat dan lambat ini diperkirakan baru efektif pada 2012 mendatang.

Apalagi, sebelum diterapkan, pihak terkait utamanya Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar masih akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Tapi secara umum, pihak kepolisian siap mengawal penerapan lajur cepat dan lambat itu sepanjang sarana dan prasarananya sudah memenuhi.

Wakasatlantas Polrestabes Makassar, Kompol Ismail Husein menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana, lajur cepat dan lambat yang saat ini disiapkan di Jalan AP Pettarani. "Prinsipnya ketika sarana dan prasarananya sudah siap, polisi tentu akan menerapkan kebijakan itu," kata Ismail.

Ismail menegaskan bahwa, sebelum lajur cepat dan lambat itu efektif diberlakukan, polisi terlebih dahulu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini pengguna jalan. Setelah sosialisasi, baru akan ditingkatkan ke teguran bagi masyarakat yang kurang mematuhi atau melanggar lajur cepat dan lambat ini.

Yang pasti menurut dia, kendaraan yang memilih jalan lambat termasuk angkutan umum dan sepeda motor harus memilih jalur kiri atau lajur lambat. "Tidak boleh ambil lajur kanan kalau memilih pelang karena itu akan mengganggu lagi pengendara lain," tambah Ismail.

Dia menegaskan, ketika kebijakan lajur cepat dan lambat itu sudah efektif diterapkan namun pengendara masih melakukan pelanggaran, Satlantas kata dia akan mengambil penindakan. "Yang namanya pelanggaran akan ditindak, apalagi kalau itu sudah dilakukan sosialisasi," tambahnya. (hamsah umar)